HTI Banding, ITS Nilai Komentar Tiga Dosen Soal HTI Pendapat Pribadi

HTI Banding, ITS Nilai Komentar Tiga Dosen Soal HTI Pendapat Pribadi

Faktanews.co.id.– Sebuah surat dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya beredar di dunia maya terkait tiga dosennya yang mengomentari dan memberi pendapat terkait Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang kini dalam proses hukum gugatan keabsahan karena telah dibekukan pemerintah Indonesia.

Surat nomor 33326/IT2/HK.00.01/2018 tersebut ditandatangani oleh Rektor ITS Prof. Ir.Joni Hermana MSc.Es, Ph.D., dengan stempel di pojok kanan surat tertanggal 7 Mei 2018.

Surat ini tampak menanggapi pernyataan tiga dosennya yaitu Guru Besar Teknologi Kelautan Prof. Daniel M. Rosyid Ph.D, M.RINA., Kepala Laboratorium Teknik Fisika Andi Rahmadiansah, S.T, M.T., dan Kepala Program Studi Pascasarjana Teknik Material Lukman Noerochim, Ph.D. yang pada intinya terkait Tiga dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya memberi pernyataannya tentang perjuangan proses hukum HTI agar dianggap sah di Indonesia.

Dalam poin pertama disebutkan bahwa pernyataan tiga dosen ITS bukan merupakan pendapat ITS sebagai perguruan tinggi negeri yang mempunyai kewajiban untuk mentaati peraturan perundang-undangan. Poin kedua, saat ini ITS tengah memproses ketiga dosen itu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan ketiga, ITS tetap konsisten menjalankan apa yang menjadi sikap dan kebijakan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“(Surat) Ini benar seperti yang ditandatangani Rektor ITS,” kata Kepala Unit Protokoler, Promosi, dan Humas ITS, Dr Dra Melania Suweni Muntini MT, Selasa (8/5/2018) kepada media.

Seperti diketahui, viral di medsos sejak Senin (7/5/2018) kemarin, tiga buah gambar dosen tersebut viral di media sosial Twitter disertai tulisan dukungan pada HTI dan menolak pembubaran organisasi tersebut.

Dalam gambar itu juga tertera tagar #HTILayakMenang, #DukungHTIUntukIslam, #DukungHTIUntukUmat, dan #DukungHTIUntukDakwahdanKhilafah.

Dalam foto tertulis nama Daniel M. Rosyid tertera tulisan bahwa pencabutan BHP HTI oleh Pemerintah mengada-ada dan sebuah upaya untuk menekan kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat, sambil mengaburkan ancaman yang sebenarnya sudah dan sedang terjadi atas NKRI yaitu neokolonialisme.

“Jadi, tindakan sewenang-senang Pemerintah atas HTI itu adalah intentionally crafted hoax sambil menyembunyikan kebenaran dari kesadaran publik”.

Sedangkan dalam foto yang tertera nama Andi Rahmadiansah tertulis, pemerintah tidak mampu menunjukan bukti bahwa ide HTI secara substansial bertentangan dengan Pancasila.

“Jika kemudian ajaran yang dituduhkan adalah ajaran Islam, maka bukankah ini sama saja menuding agama Islam dengan kaum muslimin. Oleh karena itu, majelis hakim wajib mengabulkan gugatan HTI”.

Sedangkan dalam foto tertulis nama Lukman Noerochim tertera tulisan bahwa pencabutan BHP HTI dilakukan tanpa prosedur hukum sehingga merupakan kesewenang-wenangan.

“HTI bukanlah ancaman bagi pemerintah. Ancaman sesungguhnya adalah bercokolnya sistem sekuler kapitalis yang telah terbukti dimana-mana menimbulkan kesengsaraan, kerusakan, dan kesenjangan yang luar biasa, maka sudah semestinya HTI layak menang”.

“Kami menolak putusan hakim PTUN tersebut, karena putusan tersebut berarti telah mensahkan kedzaliman yang dibuat oleh pemerintah. Putusan pencabutan status Badan Hukum dan Pembubaran (BHP) HTI yang dilakukan pemerintah adalah sebuah kedzaliman karena tidak jelas atas dasar kesalahan HTI,” kata Juru bicara perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) M Ismail Yusanto dalam jumpa pers di Kantor HTI, Jakarta, Selasa (8/5).

Sebelumnya, Pengacara HTI Yusril Ihza Mahendra, menilai penolakan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap gugatan pembubaran organisasi tersebut belum final karena upaya hukum banding dan kasasi hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

“Bisa saja nanti pemerintah kalah di pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung,” kata Yusril melalui keterangan tertulisnya.(li/hay).

Komentar

comments

Tagged with