Helmi : Pemprov Jatim Tak Becus Urus PPDB 2019, Sistem Zonasi Resahkan Siswa Prestasi

Helmi : Pemprov Jatim Tak Becus Urus PPDB 2019, Sistem Zonasi Resahkan Siswa Prestasi

Faktanews.co.id.-(Banyuwangi)- Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 tingkat SMA dan SMK yang baru saja dibuka kurang transparan dan diduga tidak sesuai prosedur dan membuat resah masyarakat.

“Pelaksanaan pendaftaran PPDB di Jawa Timur dimulai pada tanggal 17-20 Juni 2019. Namun pengumuman dan petunjuk teknis terkait pelaksanaan PPDB sangat minim informasi, sehingga menyebabkan masyarakat resah dan kebingungan,” kritik salah satu Aktivis Banyuwangi Muhammad Helmi Rosyadi, (19/6/2019).

Helmi menyebut,  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang PPDB Tingkat TK sampai SMA SMK, dalam hal ini yang bertanggungjawab atas pelaksanaan PPDB adalah Pemerintah Daerah.

Helmi mempertanyakan minimnya sosialisasi dan informasi resmi terkait juknis PPDB, padahal dalam peraturan menteri disebutkan, Kepala Daerah wajib membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB dalam hal ini Peraturan Gubernur (Pergub) atas pelaksanaan PPDB.

“Salah satu jalur PPDB yakni dengan sistem 90% zonasi, namun patut diduga tidak adanya penetapan zonasi yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur. Padahal penetapan zonasi dilakukan minimal 1 bulan sebelum dilaksanakannya pendaftaran PPDB. Ini menandakan tidak adanya transparansi yang dilakukan oleh Pemprov serta menandakan ketidakbecusan mereka dalam melaksanakan PPDB 2019,” tukasnya.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa agar melakukan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sekaligus harus bertanggung jawab dalam pelaksanaan PPDB 2019.

“Pemerintah harus bertanggung jawab sesuai dengan aturan yang ada, serta turut mengawasi pelaksanaan PPDB SMA/SMK yang saat ini sedang berjalan. Melihat nggaran pendidikan di Jawa Timur sangatlah besar, jangan sampai kemudian ada oknum oknum yang tidak bertanggungjawab atas pelaksanaan PPDB,” pungkasnya.

Dalam Peraturan Menteri tersebut menurut Helmi dijelaskan bahwa PPDB dilaksanakan pada bulan Mei pada setiap tahunnya dan dengan mekanisme dalam jaringan (daring) alias online.

“Terkecuali tidak tersedia fasilitas jaringan, maka dilakukan secara luar jaringan (luring) alias offline. Realitanya, pelaksanaan PPDB di Jawa Timur dimulai pada pertengahan bulan Juni dan dilakukan secara luring alias offline,”katanya.

Lebih jauh kata Helmi, Pemerintah provinsi belum memadai dalam memberikan fasilitas untuk melakukan akses PPDB pada 2019.

“Padahal di Jawa Timur memiliki ketersediaan fasilitas jaringan internet yang sangat memadai. Sistem offline tersebut sangat sarat akan kecurangan dan permainan yang terjadi di lapangan,” kata Helmi.

Lebih parah lagi menurut Helmi, pengelolaan sistem tersebut diserahkan kepada pihak sekolah. Hal itu menurutnya berpotensi terjadi kecurangan dari pihak sekolah.

“Sistem offline tersebut dikembalikan ke sekolah masing-masing. Dengan begitu minimnya transparansi perihal jumlah dan kuota rombongan belajar. Serta dapat menimbulkan kesewenang-wenangan oleh pihak sekolah, terkait validasi pendaftaran yang dilakukan oleh masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Hartati salah satu wali siswa mengeluhkan anaknya yang repot cari sekolah walau nilai UAN cukup tinggi. Hal senada juga terlontar di Calon siswa yang mau daftar sekolah yang agak jauh atau beda kecamatan dari tempat tinggalnya

“Anak saya tiap harinya sibuk dengan belajar dan kursus Danem nya 29 mau sekolah di SLTA..(red) saya ketar-ketir urut di data penerimaan siswa kalah dengan yang danemnya cuma 21 tapi rumahnya dekat sekolah,” kata Yuni.(kin).

Komentar

comments