Helmi Hadir Beri Keterangan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Helmi Hadir Beri Keterangan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Faktanews.co.id.-(Banyuwangi)- Sempat di informasikan mangkir pada panggilan pertama sehingga memunculkan spekulasi, akhirnya M.Helmi Rosyadi hadir dimintai keterangan/klarifikasi di Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, sekitar pukul 14.00 wib (14/02/2019).

Helmi hadir sebagai Pelapor dugaan Pelanggaran Pemilu di Bawaslu yang terjadi pada Musrenbangdes Gumirih beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Helmi tidak hadir meski sudah dapat panggilan, saat bersamaan kedua terlapor Ketua Partai Demokrat Banyuwangi Michael Edi Hariyanto dan Kades Gumirih, Mura’i Ahmad hadir memberi keterangan di Bawaslu.

Seperti diketahui Senen Kemarin (11/2/2019). Ketua Partai Demokrat Michael Hariyanto sudah mengklarifikasi kehadirannya di Musrenbangdes Gumirih.

Michael sebelumnya juga mengklarifikasi melalui sejumlah wartawan bahwa kehadirannya diundang Kepala Desa Gumirih dalam kapasitas sebagai ketua Partai.

Sementara Lurah Gumirih pada hari yang sama juga hadir di Bawaslu untuk mengklarifikasi agenda acara Musrenbang didesanya.

“Senen kemarin saya hadir uuntuk memberi keterangan tapi agak terlambat karena ada keluarga sakit, sampai dibawaslu penyidik sudah pulang,”aku Helmi.

Helmi melaporkan Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Banyuwangi sekaligus Caleg Partai Demokrat Dapil Banyuwangi 2 Nomor Urut 1. Michael Edy Hariyanto & Kades Gumirih, Mura’i Ahmad yang menurut melanggar Pasal 280 & Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam Pasal 280 Undang-undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilu.

“Saya melaporkan dua orang tsb, dalam pasal tersebut jelas & tegas disebutkan larangan penggunaan Kantor Pemerintahan untuk Kampanye. Didalam Pasal 282 Undang-undang No.7 thn. 2017 tentang Pemilu dengan tegas disebutkan larangan bagi Kepala Desa untuk menguntungkan salah satu peserta pemilu,”kata Helmi usai memberi keterangan di Bawaslu Banyuwangi.

Pelanggaran hampir serupa menurut Helmi bisa untuk jadi perimbangan pada kasus salah satu Kepala Desa di Mojokerto yang dipidana & Ustadz Slamet Ma’arif juga telah ditetapkan tersangka meskipun hanya undangan sebagai Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212.

“Harusnya Kepala Desanya menegur ketika ada undangan yang datang di Acara Musrenbangdes dengan memakai baju/jaket beratribut partai politik. Dan harusnya seluruh ketua partai politik diundang. Tapi kenapa yang diundang hanya ketua partai di tingkat Kabupaten. Padahal setiap partai politik mempunyai pengurus di tingkatan Kecamatan (Ketua PAC/DPC) & Desa (Ketua Ranting),”kata Helmi.

Selain itu menurut Helmi di acara Musrenbangdes tidak patut dan diduga ada pelanggaran pemilu.

“Tak patut Musrenbangdes yang menggunakan anggaran negara (APBDes) & APBD apabila disusupi dengan acara pendidikan politik oleh salah satu Ketua Parpol,”pungkas Helmi.(si/kin).

Komentar

comments