Gugatan ARB Dikabulkan, Contoh Menkumham Lampaui Kewenangan Untuk Politik

Menkumham, Yasonna Laoly

Menkumham, Yasonna Laoly

faktanews.co.id.-(Jakarta)- Putusan yang menunda Surat pengesahan Menkumham Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang mengakui Munas Golkar Ancol, menggambarkan untuk kedua kalinya menkumham keliru dan terlalu jauh bertindak atas nama negara meng intervensi partai politik

Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Idil Akbar mengatakan, sebelumnya SK menkumham kalah di pengadilan ketika mengesahkan kepengurusan PPP.

“Ini kan sebetulnya jelas bahwa keputusan Menkumham tersebut lemah secara hukum sebab SK dikeluarkan di saat sengketa kepengurusan yang sah masih diajukan ke pengadilan,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (3/4/2015).

Menurutnya, sulit menngelak jika keputusan Menkumham lebih mengedepankan keputusan politik dalam mengesahkan kubu Agung Laksono sebagai pengurus Golkar yang sah.

“Dengan putusan sela ini menandaskan yang diakui adalah kepengurusan hasil Munas Riau yang mana ketua terpilih adalah Aburizal Bakrie (Ical),” tandasnya.

Seperti diketahui, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan yang diajukan pengurus DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical).

Dalam putusan sela yang dibacakan secara bergantian oleh Ketua Majelis Hakim Teguh Satya Bakti dan hakim anggota Subur dan Tri Cahya Indra Permana selain  mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan penggugat.

Memerintahkan tergugat menunda pelaksanaan surat keputusan Menkumham Nomor M.HH-01.AH.11.01 tertanggal 23 Maret tahun 2015 tentang perubahan AD/ART dan komposisi dan personalia DPP Partai Golkar selama proses perkara ini berlangsung sampai putusan dalam perkara ini mendapat keputusan tetap kecuali ada penetapan lain yang mencabut.

Majelis Hakim juga memerintahkan kepada tergugat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan terhadap urusan tata negara lainnya yang berhubungan dengan keputusan tata negara objek sengketa.

Adapun tindakan-tindakan yang dilarang itu termasuk penerbitan surat-surat keputusan tata usaha negara yang baru mengenai DPP Partai Golkar Munas Ancol sampai dengan putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap  kecuali ada penetapan lain yang mencabut.(snd/ed/fn)

Komentar

comments

Tagged with