Gubernur Masih Melarang Transportasi (Reklame) Berbasis online, Dishub Diam

Reklame resmi aplikasi Grab yang juga dilarang Gubernur Bali

Faktanews.co.id. (Bali)- Aliansi sopir lokal menyayangkan sikap Dishub Bali yang dinilai lembek dan mandul menegakkan aturan terkait angkutan berbasis online di Bali.

Padahal Gubernur Bali sudah tegas menyatakan masih melarang angkutan berbasis online di Bali sebelum mengikuti mekanisme aturan yang benar.

Bahkan baru-baru ini, sejumlah reklama resmi memajang kembali iklan Grab yang sebelum sempat diturunkan oleh aparat terkait. Hal itu juga dituding sebagai sikap lemah Dishub Bali yang belum konsisten menerapkan aturan dibidang transportasi berbasis online di Bali.

“Kita sangat sayangkan kenapa kembali ada baliho (reklame-red) Grab yang terpajang di beberapa tempat. Bahkan anehnya dekat air port juga ada terpampang. Ini ada apa dengan pemerintah?,” tanya Sekretaris Alstar FB, Nyoman Kantun Murjana di Denpasar, 20/7/2016

Sebelumnya, aliansi transportasi lokal sudah merasa tenang dengan sikap pemerintah daerah yang sudah pro angkutan konvensional. Menurutnya jika Dishub Bali mau tegas apapun aturan yang seharusnya ditegakan harus dijalankan dengan baik. Bukannya kembali memberi ruang bagi Grab untuk memperkeruh penolakan angkutan beraplikasi online, termasuk Uber dan GoCar yang kini ingin juga beroperasi di Bali.

“Jika aturan berani diterapkan dengan tegas tidak akan ada lagi penolakan dan kegaduhan di pangkalan-pangkalan yang meminta reklama itu segera diturunkan. Dulu sudah diturunkan, tapi kok sekarang berani lagi dipasang. Ini akan memprovokasi lagi, karena sudah ada larangan aplikasi Grab itu. Kita tunggu apa sikap Dishub, kita protes reklama itu,” tegasnya.

Disebutkan pria yang akrab disapa Mekel ini, sejumlah pangkalan angkutan lokal juga mulai gerah dengan sikap Dishub Bali yang membiarkan pengurus Organda Bali mempermainkan kerjasama dengan aplikasi berbisnis angkutan, seperti Uber dengan Ketua Koperasi Ngurah Rai Taksi, Pande Sudirta. Hal itu juga sangat disesalkan oleh sopir pangkalan yang merasa kembali dibenturkan dengan sopir online di Bali oleh sejumlah oknum Organda.

“KIta sudah berkoordinasi di pangkalan mengenai kerjasama Pak Pande dengan Uber. Kita merasa gak nyangka dia itu sikapnya malah beralih. Kok ambil sikap seperti itu. Kita-kita kan menolak, tapi kok Pak Pande malah bekerjasama dengan Uber. Jadi apa bedanya dengan memberi angin segar untuk bisa berlanjut,” sentilnya geram.

Sayangnya ketika dikonfirmasi terkait dengan kembali merebaknya reklama Grab di sejumlah wilayah di Bali, Kadishub Provinsi Bali Ir. Ketut Artika, MT nampaknya malah menghindar. Alasannya belum mendapat informasi ataupun laporan mengenai pemasangan reklama Uber yang selama ini operasinya masih dilarang Gubernur. “Thanks infonya. Saya koordinasi dulu dengan yang terkait untuk strategi operasinya,” ucapnya.

Ketika dikejar apa langkah Dishub selanjutnya terkait pemasangan reklama tersebut, Artika malah mengaku belum bisa menanggapi lebih lanjut. Dengan kembali beralasan masih berada di luar kota. “Saya masih di luar kota. Segera diinfokan. Tks,” katanya singkat.

Seperti diketahui, larangan operasional angkutan berbasis online meskipun sudah bekerjasama dengan perusahaan aplikasi seperti Grab, Uber dan GoCar legalitasnya masih menjadi tanda tanya di kalangan pengurus Organda.

Ironisnya, Ketua Koperasi Ngurah Rai Taksi, Wayan Pande Sudirta, SH belakangan disebut “ngemis” Rp25 ribu perminggu setiap unit kendaraan yang bergabung aplikasi Uber di Bali. Sikap resmi Organda Bali juga ikut melarang anggotanya menggunakan aplikasi angkutan online.

Akibatnya, Ketua Biro Angkutan Sewa Organda Badung, Drs. I Wayan Suata yang juga mitra Pande Sudirta langsung geram dengan pernyataan Ketua DPD Organda Bali, Ketut Eddy Dharma Putra. Bahkan Ketua DPD Organda Bali disebut plintat-plintut, sebelumnya mengarahkan anggota menggunakan aplikasi sekarang malah melarang aplikasi. (dir/makin).

Komentar

comments