Eks Pimpinan KPK Sambangi Banyuwangi

Eks Pimpinan KPK Sambangi Banyuwangi

Faktanews.co.id.-(Banyuwangi)- “walau uang dikembalikan tidak menghilangkan pidananya itu aturannya. Kalau itu diterapkan akan banyak yang masuk penjara. Lebih baik mencegah daripada menindak,” kata Pendiri Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi, Bibit Samad, Di Banyuwangi (6/11/2019).

Ini disampaikan Eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad dalam diskusi publik mengawal Dana Desa melalui pengawasan berbasis Masyarakat, disalah satu rumah makan di Glagah,Banyuwangi.

Lebih jauh Bibit menjawab, apakah mengembalikan uang yang dikorupsi secara otomatis menghentikan persoalan hukumnya.

“Aturannya sih tidak, tapi pelaksanaanya ada yang seperti itu, tergantung ada kesepakatan antara pemerintahan yaitu perjanjian kerja sama ( PKS). Dalam pasal 4 Tindak Pidana Korupsi,”jelasnya.

Dalam diskusi tersebut selain dihadiri Satgas Dana Desa dari Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ketua asosiasi BPD Banyuwangi Rudi H. Latif nampak dalam diskusi hangat dengan beberapa Satgas.

Sementara itu, Budi Haryoso, Satgas Dana Desa dari Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal,  mengatakan, Jika kena tuntukan ganti rugi (TGR) harus pelaku harus  dinonaktifkan dulu hingga 60 hari tenggang waktu yang bersangkutan untuk mengembalikan uang yang dikorupsi.

“Kalau tidak diberhentikan nanti bisa jadi dana Desa diambil buat nutup atau mengembalikan uang yang dipakai. 60 hari itu sudah regulasi. Selama ada Perjanjian kerja sama ( PKS), jika selama 60 hari bisa mengembalikan,”katanya.(kur/kin).

Komentar

comments

Tagged with