Dua LSM Apresiasi Kejaksaan Kembali Buka Kasus Kapal Sritanjung

Dua LSM Apresiasi Kejaksaan Kembali Buka Kasus Kapal Sritanjung

Faktanews.co.id.- (Banyuwangi)-Sempat tiga tahun tak ada kejelasan proses hukumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi di informasikan akan tuntaskan dugaan korupsi pengelolaan kapal LCT Sritanjung 1 dan Sritanjung 2 oleh PT. Pelayaran Banyuwangi Sejati (PBS).

Dukungan itu tercetus kembali usai Kejaksaan yang diwakili Kasi Intelijen, Bagus Nur Jakfar Adi Saputro memanggil dan melakukan pertemuan dengan pentolan LSM Forum 5 Maret yang tiga tahun silam melaporkan perkara ini.

Ketua LSM Forum 5 Maret Suroso mengatakan, beberapa laporan hukum yang masuk ke Kejaksaan Negeri Banyuwangi terkesan dipeti-eskan.

Salah satunya berkas laporan dugaan penyalah gunaan wewenang dan jabatan di PT. PBS yang terpendam sejak 14 Juni 2016 silam.

Namun dengan Kasi Intel baru dua bulan (saat ini dijabat Bagus Nur Jakfar AS), yang baru ditemuid berharap bisa membuka kembali dugaan korupsi kapal milik pemkab, Banyuwangi LCT Sritanjung.

Adapun sebagai terlapor yakni, Direktur PT. PBS dan tidak menutup kemungkinan ada beberapa pihak lain juga akan ikut terseret.

“tadi pak Bagus saya temui Rabu (22/5/2019) untuk saya jelaskan, saya apresiasi janjinya akan menelusuri dugaan korupsi pengelolaan kapal Sritanjung,”katanya,(25/5/2019).

Suroso menjelaskan, beberapa barang bukti, sudah diserahkan ke Kejaksaan diantaranya RUPS lengkap beserta laporan keuangan.

“Ini termasuk tunggakan tugas, jadi Kejaksaan harus bergerak cepat merespon laporan ini, Apalagi laporan ini disertai dengan alat bukti yang valid, maka tidak ada lagi alasan bagi kami untuk mempetieskan,” kata Kasi Intelijen, Bagus Ja’far.

Menurut Bagus,seperti yang sudah disepakati, Rabu (29/5/2019) akan ada ekspose dengan para jaksa dan pihak pelapor, ini bertujuan untuk memperdalam bagaimana tingkat kedalaman dan juga apakah ada ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk menindaklanjuti pidananya.

“Kami meminta Kejaksaan Agung memonitoring jalannya kasus ini, agar tidak terkesan mandeg atau jalan ditempat, Untuk itulah kami buat petisi ini agar dibaca dan menjadi bahan pertimbangan Bapak Jaksa Agung RI H.M Prasetyo,” terang Aktivis lainnya Helmi Rosyadi.(*kin).

Komentar

comments

Tagged with