Dua Kali (2014 dan 2017) Lakukan Dugaan Korupsi Prona Desa Banyuglugur Diduga Melibatkan LSM

Faktanews.co.id.– Berawal dari pengaduan informasi tentang Prona Tahun 2014 dan Tahun 2017 terkait perkara sengketa dugaan korupsi oknum-oknum perangkat Desa Banyuglugur, Kecamatan Banyuglugur dan kawan-kawannya LSM yang diterima oleh Ilham Fahruzi selaku Ketua Lembaga Peduli Lingkungan Hidup (LPLH) di Situbondo, Selasa (7/4/2020).

Mendalami dugaan penyelewengan kewenangan aparatur pemerintah desa yang tidak amanah terhadap dugaan perilaku korupsi biaya pengurusan sertifikat tanah atau prona di Desa Banyuglugur Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo,

Ilham Fahruzi mengumpulkan beberapa keterangan dari beberapa pihak warga  setempat yang tidak mau disebutkan nama-namanya di media berita online maupun cetak.

“Saya berharap ini segera selesai sebelum tambah kacau, dan harapan warga disini yang melaporkan tentang prona ini segera selesai, dan jika oknum-oknum aparatur pemerintah desa dan kawan-kawan LSMnya tersebut telah diciduk pihak berwajib (red. Pihak Kepolisian atau Inspektorat Pemkab Situbondo) maka warga masyarakat disini akan kembali kepekerjaan masing-masing, mereka berjuang demi desa dan tidak punya kepentingan lain,” Terang S Salah satu warga setempat.

Sementara itu Ketua LPLH, Ilham Fahruzi mengatakan, Metode Prona ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terhadap sandang, pangan, dan papan.

Ilham menyebut, Program tersebut dituangkan dalam PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Instruksi Presiden RI No 2 tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Ilham memaknai, Pendaftaran tanah secara sistematik (PTSL / Prona) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak meliputi semua obyek pendaftaran yang belum di daftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa / kelurahan.

“Prona yang populer dengan istilah sertifikasi tanah serentak terorganisir di Desa Banyuglugur ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban Pemerintah untuk menjamin kepastian dan Perlindungan Hukum atas Kepemilikan Tanah Masyarakat.

Selain itu dia berharap, nantinya masyarakat yang telah mendapatkan sertifikat dapat menjadikan sertifikat tersebut sebagai modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya.

Oleh karenanya, sangat disesalkan dan bikin geram apabila ada oknum-oknum perangkat desa yang bermain harga pengurusannya melebihi dari Rp. 150.000 pendaftaran kepengurusannya bersama oknum-oknum LSM juga.

“Menarik pembayaran lebih dari sewajarnya inilah yang kami telusuri, dan memantaunya terus perkembangan proses hukumnya yang sudah terlaporkan ke Polres Situbondo,” tegasnya.(Uj/kin).

Komentar

comments