Dua Jendral Berseteru, Wiranto Digugat Kivlan 8 M

Dua Jendral Berseteru, Wiranto Digugat Kivlan 8 M

Faktanews.co.id.- Mayor Jenderal (Purnawirawan TNI) Kivlan Zen, menggugat Menko Polhukam Jenderal (purn) Wiranto Rp 8 miliar, sidang perdana gugatan Kivlan Zen kepada Wiranto akan dilaksanakan pada Kamis, 15 Agustus 2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Ini terkait gugatan dilayangkan Kivlan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Senin, 5 Agustus 2019.

Kivlan meminta Wiranto mengganti uang pribadinya yang belum terbayar untuk dana logistik pembentukan Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa atau Pam Swakarsa pada 1998 saat dirinya menjabat Kepala Staf Kostrad waktu itu.

PAM Swakarsa adalah kelompok sipil bersenjata yang dibentuk untuk membendung aksi mahasiswa sekaligus mendukung Sidang Istimewa MPR (SI MPR) tahun 1998. Pam Swakarsa berkali-kali terlibat bentrokan dengan para pengunjuk rasa waktu itu.

Gugatan dilayangkan Kivlan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Senin, 5 Agustus 2019

Kuasa hukum Kivlan Zen, Tonin Tachta, membeberkan alasan kliennya menggugat Menko Polhukam Wiranto Rp 8 miliar. Menurut Tonin, mantan Kepala Staf Kostrad itu meminta Wiranto mengganti uang pribadinya yang habis untuk dana logistik pembentukan Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa atau Pam Swakarsa pada 1998.

“Kami punya bukti lengkap dan dapat dilihat mata,” ujar Kuasa hukum Kivlan Zen, Tonin Tachta, SH.

Tonin menjelaskan uang dana pribadi Kivlan Zen sekitar Rp 8 miliar itu masing-masing terinci.

“Terbesar bayar makan untuk 30 ribu orang selama 8 hari utang di warung padang se-Jakarta, transportasi, beli alat komunikasi, mobil PAM, 5 meninggal, dan lain-lain,” ungkap Tonin seperti dilansir Tempo.co.(13/8/2019).

Menurut Tonin, dana Pribadi Kivlan untuk kepentingan negara itu didapatkan Kivlan dari hasil jual rumah, jual mobil, dan berutang.

Ini dilakukan Kivlan karena merasa bertanggung jawab atas jabatan komandan pasukan yang diembannya.

Kivlan menurut Tonin saat itu masih hanya menerima dana yang digelontorkan pemerintah Rp 400 juta, selebihnya Kivlan terus meminta kekurangan penggantian dana itu ke pemerintah.

Namun hingga April 2019, Kivlan yang tak kunjung mendapat kejelasan soal dana tersebut memutuskan untuk menggugat Wiranto ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena menilai sikap pemerintah itu merupakan perbuatan melawan hukum.

Pamsawakarsa 1998 sendiri terbentuk terkait perintah Wiranto menjabat Panglima ABRI (sekarang TNI) dengan pangkat jenderal kepada Kivlan Zen.

Sementara itu, Wiranto menjelaskan, Pam Swakarsa dibentuk demi keamanan negara.

“Gugat kan dari banyak orang silakan. Yang penting kita kan profesional. Kerja bener. Kerja untuk negara, untuk kebaikan, untuk keamanan. Gugat siapapun silakan,” ujar Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/8/2019).

Lebih jauh Wiranto meminta semua pihak untuk menunggu proses hukum persidangan.

“Ganti rugi?, Gugatan itu nanti kan berjalan. Tunggu aja,” katanya.(Tec/hay).

Komentar

comments

Tagged with