DPRD Jatim Desak Keluarkan Izin Pertambangan

Tambang Emas

Tambang Emas

Komisi D DPRD Jawa Timur mendesak pemerintah pusat segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri (Permen) sebagai tindaklanjut pelaksanaan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) yaitu tentang Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan.

Anggota Komisi D, Achmad Heri mengatakan, adanya perubahan mekanisme perizinan inilah yang menyebabkan banyak kendala, dimana perizinan sebelumnya ditangani di tingkat kabupaten/kota dan kini kewenangan diserahkan kepada Pemprov Jatim.

“Harus ada Peraturan Pemerintah yang diharapkan pelaksanaan tentang pelimpahan izin pertambangan ini, dengan begitu dapat meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD) di Jatim,” katanya di Surabaya, Selasa (23/06/2015).

Dengan lamanya aturan tersebut, pihaknya mengakui saat ini Dinas ESDM Jatim yang ditunjuk untuk menangani perizinan pertambangan tidak bisa bekerja. Mengingat dinas ini sangat kekurangan SDM yang mumpuni dalam menangani soal pertambangan.

Akibatnya, banyak para pengusaha pertambangan yang berteriak akibat tidak bisa bekerja termasuk para tenaga kerja yang ada terancam di PHK akibat tidak bisa memperpanjang izin tambang mereka.

“Sebenarnya kami sudah ke Jakarta untuk mendesak ke pemerintah pusat segera meluncurkan regulasi dalam pelaksanaan di lapangan. Jujur saat turun ke bawah, kami sering diprotes oleh kab/kota yang dalam pengelolaan ijin mendapatkan sharing agar Pemprov Jatim segera mengeluarkan ijin pertambangan yang ada di kab/kota,” tegasnya.

Ia menambahkan, untuk Jatim akan digagas pembuatan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yang akan dikhususkan untuk pengurusan izin pertambangan. Namun untuk saat ini kendalanya selain soal regulasi juga keterbatasan SDM. (lic/fn)

Komentar

comments