DPRD Banyuwangi Berharap Tambang Sirtu Dikembalikan Ke Daerah

DPRD Banyuwangi Berharap Tambang Sirtu Dikembalikan Ke Daerah

Faktanews.co.id.-(Banyuwangj)-DPRD Kabupaten Banyuwangi berharap agar pemerintah pusat meninjau aturan kewenangan pemberian izin tambang galian C.

“sejak kewenangan izin tambang diambil alih oleh provinsi, justru banyak bermunculan pertambangan illegal”Kata ketua Komisi III DPRD Banyuwangi, Khusnan Abadi usai rapat perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Banyuwangi, (12/8/2019).

Khusnan menilai, ketika Undang-Undang No 23 Tahun 2014 diterapkan, maka seluruh perizinan pertambangan mineral, logam hingga pertambangan galian C (batu dan pasir) diambil alih kewenangannya oleh pemerintah provinsi.

Hal itu menurut Khusnan, menjadikan tidak efektif dan memakan waktu dan biaya tinggi pengurusan ijin penambangan karena jarak penambang daerah seperti Banyuwangi ke ibu kota Provinsi Surabaya cukup jauh.

“untuk tambang galian C seperti tambang pasir dan batu, mohon dikaji ulang, dikembalikan kedaerah (Kabupaten),” jelasnya.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi II DPRD Banyuwangi, H Sugiarto SE, dalam kaitan galian C sangat dilematis, satu sisi tambang galian C ini sangat dibutuhkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri untuk pembangunan. Satu sisi lain perizinan Galian C ke provinsi yang jauh daerah membuat choss tinggi usaha penambangan.

“Batu dan pasir ini sangat dibutuhkan masyarakat juga pemerintah. Dan hampir di setiap daerah ada potensi tambang galian C. Kalau gara-gara perizinan rumit akibatnya banyak tambang illegal sehingga harus ditutup, jelas akan menghambat pembangunan,” tegasnya.

Sugiarto tak memungkiri, Akibat ijin yang rumit hal itu berakibat banyak pertambangan galian C illegal dan berdampak buruk terhadap lingkungan.

“Jelas lingkungan akan rusak. Ketika lingkungan rusak, yang dirugikan adalah masyarakat Banyuwangi. Apa tahu, provinsi kalau tambang itu sudah habis akan dilakukan reklamasi? Kan pengawasannya jauh ,” tukasnya.(kin).

Komentar

comments