DPR Desak Jokowi Konsisten, Segera Lantik Kapolri Tersangka

Presiden Jokowi

Presiden Jokowi

Faktanews.co,id-(Jakarta)- Terkait pelantikan Kapolri, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia angkat bicara, Muhammad Nasir Jamil meminta, Presiden Joko Widodo segera melantiknya Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai Kapolri.

“DPR RI memberikan toleransi waktu selama dua minggu terhitung mulai semenjak menunda pelatikan Budi gunawan menjadi kapolri,”katanya pada Forum Aktual bertajuk ‘Lewat Budi Gunawan, KPK Ganggu Hak Prerogatif Presiden’, Jaksel, (18/1).

Lebih jauh dikatakan, DPR RI harus di beri kejelasan terkait penundaan gunawan, dalam hal ini presiden harus memberi kepastian apakah di lantik atau membatalkan dan mengusulkan calon kapolri baru.

Apabila seseorang dijadikan tersangka, belum tentu yang bersangkutan tersebut bersalah. Dalam hal ini dibutuhkan keputusan yang berani, tidak menunda-nunda lagi karena hanya akan polemik berkepanjangan.

Apalagi sebelumnya Presiden Jokowi berani melakukan Pemberhentian Kapolri Jendral Sutarman belum pensiun tanpa alasan dan dasar hukum yang kuat, Selanjutnya mengusulkan Budi Gunawan sebagai Calon Kapolri tunggal.

Dia menegaskan jikalau DPR saja berani melakukan fit and proper test, seharusnya Presiden Joko Widodo berani melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri. “Pemimpin harus berani ambil keputusan dan risiko,” jelasnya.

Diketahui KPK telah menetapkan Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan kurupsi dalam hal penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan karier Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya.

Kpk menjerat tersangka Komjen Pol. Budi Gunawan dengan pasal 12 huruf a dan huruf b. Pasal 5 ayat 2 pasal pasal 11 dan pasal 12 b undang – undang tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP
Dirinya menilai KPK tidak boleh menjadi tirai dalam penegakkan hukum. Penegakan hukum harus memiliki akuntabilitas tanpa akuntabilitas penegakan hukum sangat berbahaya.

“Penegakkan hukum seperti lorong-lorong yang gelap jika akuntabilisas ini tidak ada. Tanpa akuntabilitas, penegakan hukum rawan disalah gunakan,” Kata Nasir.(rp/ed/fn)

Komentar

comments