Diduga Terkait Palsukan Dokumen, PPAT Dilaporkan Polisi

Diduga Terkait Palsukan Dokumen, PPAT Dilaporkan Polisi

Faktanews.co.id.-(Banyuwangi)-Dugaan rekayasa munculnya sertifikat hak milik No 650, 651, 652 hak yasan no : 00776/0037/D1/4870 m² tampaknya harus dipertanggung jawabkan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) yang juga Notaris Imam Misbah Subari S.H, M.hum dan pihak pihak yang diduga turut serta dalam keterlibatan pemalsuan dokumen.

Hal ini menyusul pihak pemilik lahan Wari, warga Desa Temurejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi lapor kepada polisi (06/03/2018).

Wari melaporkan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pemalsuan dokumen ke Polres Banyuwangi.

Wari didampingi kuasa hukumnya mengatakan, dirinya tidak terima tanahnya disertifikat hak milik atas nama orang lain sementara dirinya tidak pernah memindah tangankan ataupun menjual kepada pihak lain.

“Saya tidak terima mas, saya akan perjuangkan hak saya. Itu adalah tanah saya yang saya beli dari pak Mat Yasir seharga Rp. 170.000 yang waktu itu disaksikan oleh pak Sulaiman, anak dari pak Mat Yasir,” katanya diPolres Banyuwangi.

“Terbitnya sertifikat ada dugaan tindak pidana pemalsuan, dan siapa pun yang terlibat dalam dugaan tindak pidana pemalsuan ini harus dipanggil untuk diperiksa oleh kepolisian,”tegas Rohman Hadi Purnomo SH kuasa hukum Wari.

Sementara itu, salah satu kolega Wari, Nanang Slamet S.H menjelaskan kronologi persoalan tersebut hingga adanya pertemuan pihak terkait baik Wari, PPAT Imam Misbah Subari yang menangani guna kejelasan asal usul pemilik lahan.

“saya korbankan waktu dan fikiran saya untuk membedah semua ketidak jelasan dalam proses pendaftaran tanah di Banyuwangi khususnya dalam kasus ini mas. saya berharap aparat penegak hukum juga serius dalam mengungkap kasus ini, karena banyak sekali kejanggalan. mulai dari Kepala Dusun yang mencoba intervensi sampai pengakuan notaris Imam Misbah yang katanya staf nya jago rekayasa,”ujarnya.

Dikonfirmasi sebelumnya, PPAT Imam Misbah Subari yang dikenal sebagai Notaris mengakui proses sertifikat SHM tersebut melalui dirinya.

Ditanya proses pemohon diidentifikasi sebagai pihak yang menggunakan lahan lebih dari 20 tahun, Imam menjelaskan saat itu sudah dilakukan sesuai presedur.

“sesuai permohonan, saat itu ada pemohon dan Kepala Desa,”jelasnya.(kur/kin).

Komentar

comments

Tagged with