Diberhentikan Dari Waket DPR dan Menang Dua Kali Di Pengadilan, Fahri Hamzah Tak Masuk Caleg PKS

Diberhentikan Dari Waket DPR dan Menang Dua Kali Di Pengadilan, Fahri Hamzah Tak Masuk Caleg PKS

Faktanews.co.id- Kabar PKS menghilangkan aset pentingnya dengan tidak memasukkan Politikus Senayan Fahri Hamzah dalam caleg 2019 memunculkan pro kontra.

Fahri menduduki kursi DPR RI di tiga pemilu legislatif: 2004, 2009, dan 2014 dan kini menjabat Wakil ketua DPR RI tidak dicantumkan sebagai Caleg Partai Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Mahfudz Siddiq Politikus PKS menilai, bila tidak memasukkan Fahri dalam daftar caleg, PKS akan kehilangan suara dan dukungan di dapil yang selama ini digarap Fahri.

Mahfudz pesimistis kader PKS Zulkieflimansyah yang maju di Pemilihan Gubernur NTB berpasangan dengan Siti Rohmi Jamilah akan menang tanpa dukungan Fahri yang memiliki ratusan ribu pendukung.

“Dengan sikap PKS seperti sekarang ya saya tidak begitu yakin juga bahwa basis massa pendukung pak Fahri juga akan mendukung cagubnya PKS,” kata Mahfudz kepada Tirto, Sabtu (27/1).

Menurut Mahfudz,  ratusan ribu suara Fahri yang dibuktikan dalam pencalegan lalu, menunjukkan Fahri telah membangun, merawat, dan menjaga basis suara di NTB dengan baik.

“Sampai sekarang Pak Fahri masih rajin ke daerah pemilihan di NTB. Kalau tidak salah beberapa hari ini dia baru pulang dari NTB,” papar Mafhudz.

Tidak hanya berpengaruh di NTB, tidak adanya nama Fahri di daftar caleg PKS menurutnya juga akan berpengaruh dalam perolehan suara partai secara nasional di Pemilu 2019, karena menurutnya Fahri merupakan politikus kiprahnya sudah dikenal secara nasional.

“Sekarang Pak Fahri sudah diposisikan sebagai politikus nasional. Bukan saja level daerah dan bukan saja level PKS. Dia menjadi ikon tersendiri bagi tokoh pemimpin muda yang punya sikap dan konsistensi,” kata Mahfudz.

Sedikit berbeda diungkapkan Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Adi Prayitno.

Dikutip Tirto,  Adi menilai tidak ada nama Fahri di daftar caleg PKS tidak akan berdampak terhadap perolehan suara partai.

Hal ini karena PKS merupakan partai yang tidak mengedepankan ketokohan.

“PKS ini kan partai kader. Artinya siapapun yang didukung oleh PKS di mana pun tempatnya termasuk di NTB mesin politiknya akan tetap jalan,” kata Adi.

Adi menilai kader PKS taat keputusan pengurus pusat oleh karenanya seluruh kader yang sebelumnya memilih Fahri Hamzah akan berpindah pilihan kepada kader lain yang akan ditunjuk partai.

Kemungkinnannya, hanya pemilih Fahri nonkader saja yang berpotensi tidak akan mendukung lagi PKS.

Adi mengakui, Fahri memiliki loyalis dan simpatisan yang dibangun dari konsistensinya mengkritisi pemerintah, namun tak jarang juga Fahri mengeluarkan pernyataan blunder seperti meminta KPK dibubarkan.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jendral DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan nama Fahri masih mungkin menjadi caleg PKS apabila ada putusan pengadilan yang bersifat tetap dan mengikat tentang pembatalan pemecatan Fahri sebagai kader partai.

“Jika sudah berkekuatan tetap dan misal proses peradilan memenangkan Pak Fahri, tentu beliau berhak untuk mendapatkan haknya baik mencalonkan atau dicalonkan,”  kata Mardani.

Berkaitan Konflik Fahri dengan PKS, akibat mencopot Fahri dari posisi wakil ketua DPR oleh ketua DPP PKS, status Fahri dinilai status quo menyusul ada perbedaan tafsir antara partai dan Fahri dalam pemecatan itu.

Sedangkan dalam dua keputusan pengadilan, PN Jaksel pada 2016 dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 2017 telah memenangkan politikus berumur 46 tahun itu. Namun DPP PKS melalukan perlawanan hukum mengajukan kasasi.

“Jika keputusan peradilan memenangkan partai, maka keputusan partai yang akan dijalankan,” kata Mardani.

Seperti diketahui, nama Fahri Hamzah dalam pengurus dan kader PKS nama Fahri tidaklah asing. Pria kelahiran 10 Oktober 1971 sebagai salah satu pendiri Partai PKS dia sudah aktif sebagai kader sejak PKS didirikan pada 1999 lalu.

Bagi konstituen nama Fahri Hamzah cukup mengakar, Saat Pemilu 2014 lalu, Fahri tercatat sebagai caleg suara 125.083 terbanyak di PKS dan daerah pemilihannya Nusa Tenggara Barat.

Jumlah ini jauh melebihi legislator PKS asal Sumbawa, Zulkieflimansyah yang hanya mendapat suara 38.966 pemilih.

Bahkan raihan suaranya unggul dari mantan calon gubernur DKI Jakarta, Hidayat Nur Wahid juga tokoh dan mantan presiden PKS yang meraih suara119.267 di dapil Jakarta.

Fahri menilai pemecatannya dan penghapusan namanya dari caleg PKS sebagai konsekuensi berpartai.

“Nama saya sudah enggak ada di caleg PKS tapi saya tidak peduli soal itu, Buat saya, apa yang saya alami sekarang ini harus jadi pelajaran besar bagi dirinya dan teman-teman di PKS tentang artinya berpartai,”Kata Fahri (26/1) di Kompleks Parlemen Senayan.

Persoalan pemecatan dirinya yang sudah dua kali dibatalkan pengadilan namun PKS melakukan Banding merupakan sinyal pintu PKS sudah tertutup?, sementara partai lain seperti Golkar, PDIP, Gerindra, Nasdem, PAN, dan Hanura pernah menawarinya untuk menjadi kader.

Namun Fahri mengaku tetap akan menjadi kader PKS apa pun statusnya, Fahri berkeinginan keputusannya bertahan untuk membesarkan PKS sesuai dengan dasar ideologi partai.

“Niat saya kan ingin partai itu pimpinannya mau berdiskusi jangan otoriter, jangan bertindak tidak adil karena nama partainya partai keadilan,” kata Fahri. (to/hay).

Komentar

comments

Tagged with