Di Nilai Ganggu Penegakan Hukum Kasus Suap. Yasonna Laoly : “Itu Hak ICW Bicara”

Di Nilai Ganggu Penegakan Hukum Kasus Suap. Yasonna Laoly : “Itu Hak ICW Bicara”

Faktanews.co.id.– Yasonna Laoly, tak mempermasalahkan dan menilai hak lembaga Indonesia Corruptions Watch atau ICW, mendesak agar Presiden Jokowi mencopot dari jabatannya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

Ini disampaikan Yasonna terkait tindakannya memberhentikan Dirjen Imigrasi, Ronny Sompie, serta pernyataan Yasonna yang dinilai ICW tidak sesuai dan berefek terganggunya kerja penegak hukum.

“Itu hak dia (ICW) bicara, urusan dia itu. Tapi kan lihat dulu, ada enggak faktor-faktor mens rea-nya (niat jahat),” kata Yasonna di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu 29 Januari 2020.

Sebaliknya Yasonna justru mempertanyakan, siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas keberadaan rekan sesama partai caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Harun Masiku (buron KPK).

“Tanggung jawabnya siapa yang paling apa di situ. Sistemnya saya sudah berapa bulan yang lalu bilang perbaiki sistem itu,” kata Yasonna.

Seperti diketahui, peneliti ICW, Kurnia Ramdhani menilai tepat, jika Presiden Joko Widodo mencopot Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly yang juga petinggi PDI-P terkait kesalahan sistem Keimigrasian dalam kasus kepergian kader PDIP, Harun Masiku dalam kasus suap yang juga ditengarai melibatkan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

“Lebih baik Yasonna Laoly juga dicopot oleh Presiden Jokowi,” kata Kurnia, saat dimintai pendapatnya oleh wartawan, Selasa 28 Januari 2020.

Menurut Kurnia, bagaimanapun Yasonnalah yang merupakan otoritas tertinggi Kementerian Hukum dan HAM.

Dan berdasarkan fakta, Yasonna juga telah berkata tidak sesuai terkait keberadaan Harun Masiku.

“Harusnya Yasonna ikut bertanggung jawab atas situasi hari ini. Efek dari kekeliruan data itu amat krusial, kerja penegak hukum jadi terganggu, karena mempercayai begitu saja pernyataan Yasonna,” katanya.(vic/hay).

Komentar

comments

Tagged with