Di Banyuwangi, Layanan E-Court Masalah Bagi Pencari Keadilan

Di Banyuwangi, Layanan E-Court Masalah Bagi Pencari Keadilan

Faktanews.co.id.-(Banyuwangi)- Layanan perkara perdata melalui pelayanan administrasi perkara secara elektronik (e-Court) menjadi masalah pihak-pihak yang berperkara di lembaga peradilan di Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi.

Eksistensi lembaga yang ingin dalam transparan dalam layanan itu menjadi batu sandungan bagi pihak-pihak pencari keadilan utamanya perorangan.

Betapa tidak Gara-gara harus mendaftar melalui E.Court sejumlah orang yang ingin melakukan pendaftaran perkara harus kembali tanpa jelas kapan harus terlayani.

Mereka tidak punya akun seperti yang dipersyaratkan seperti kelengkapi Nama, Email dan Password.

“Saya bolak balik kesini, katanya harus daftar lewat ecourt, wong kita ini sebagai rakyat biasa mana mungkin punya yang gitu-gitu itu,”kata Ahmad satu warga yang gigit jari akibat adanya kebijakan E-Court.(16/7/2019).

Hal senada disampaikan masyarakat lainnya, abdi merasa kebingungan adanya layanan pendaftaran perkara harus lewat dan punya akun yang terdaftar dalam kemenkumham.

Abdi ingin dalam perkaranya dia maju sendiri tanpa menunjuk kuasa hukum (pengacara).

“Saya mau daftar perkara perdata, kita maunya tanpa pengacara harus kembali, yang punya akun kayak gitu mungin pengacara, apa kira-kira mau dipinjam akunnya untuk orang yang bukan kliennya,”herannya.

Seperti diketahui, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 mengatur tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (eCourt).

e-Court ini menyangkut Layanan Pendaftaran Perkara Online, Pembayaran hingga diregistrasi ke Mahkamah Agung.

Penyelenggaraan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern.

e-Court atau Administrasi Perkara Secara Elektronik diterjemahkan sbagai serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, pembayaran panjar perkara, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata

e-Court bisa digunakan oleh orang biasa selain advokat untuk mendaftarkan gugatan dll.

Dalam konteks ini advokat harus menulis Nama, Alamat Kantor, Nomor Telp/Fax, Nomor HP, Nomor Induk KTA, Organisasi, Tanggal mulai berlaku KTA, Tanggal habis berlaku KTA, Tanggal penyumpahan, Nomor BA Sumpah, Tempat penyumpahan, Nomor KTP, Bank untuk pengembalian sisa panjar, Nomor Rekening, Nama akun pada rekening.

Layanan e-Court (pelayanan administrasi perkara secara elektronik) tidak hanya pada proses pendaftaran perkara saja tapi juga termasuk pada proses panggilan dan penerbitan putusan.

Namun demikian, bagaimana layanan administrasi perkara secara elektronik oleh perorangan.

Apakah biaya perkara perdata yang biasa didaftarkan manual sama dengan biaya layanan melalui e-Court.

Sementara itu, belum ada komentar dari pihak terkait Pengadilan Negeri. “Nanti lah kita jelaskan,”kata Humas PN Banyuwangi Heru Setiyadi SH. (kin).

Komentar

comments

Tagged with