Di Aceh Aturan Poligami Sudah Dalam Tahap Konsultasi

Di Aceh Aturan Poligami Sudah Dalam Tahap Konsultasi

Faktanews.co.id.- Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) masih dalam melakukan konsultasi dengan sejumlah kementerian terkait Qanun Hukum Keluarga yang salah satunya babnya melegalkan poligami.

Konsultasi ini dilakukan setelah komisi ini tiga bulan melakukan pembahasan di DPRA setempat.

Qanun Hukum Keluarga mengatur tentang pokok pelaksanaan syariat Islam di Aceh itu merupakan usulan dari Pemerintah Aceh atau eksekutif.

Tentu saja pembahasan ini tak hanya soal poligami, Qanun Hukum Keluarga ini juga mengatur tentang perkawinan, perceraian, perwalian, peminangan, mahar serta lainnya.

“Namanya bukan Qanun poligami, tapi ada satu bab yang mengatur tentang poligami, yang lainnya masalah perkawinan, perceraian, perwalian, peminangan, mahar, dan lainnya,” kata Wakil Ketua Komisi VII DRPA Aceh Musannif saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (6/7/2019).

Musannif mengatakan selama poligami tidak dilegalkan, maka perempuan akan tetap menjadi korban.

Misalkan, posisi pada praktik nikah siri tidak pernah memberikan kejelasan bagi pihak perempuan karena pernikahan ini tidak tercatat pada negara.

“Kami mau kasih tahu kepada perempuan-perempuan siri itu, Anda akan menjadi korban kalau (pernikahan) ini tidak tercatat. Bagaimana nanti masalah ahli waris, harta gono-gini,” kata Musannif Sabtu (6/7).

Dia menjelaskan, daripada nikah siri terus dilakukan tanpa memberi kepastian hak perempuan, lebih baik dibuat aturan yang jelas terkait poligami.

“Kadang isu (poligami) ini liar dan seakan ini mau ambil enaknya saja orang laki, padahal kami mau menyelamatkan perempuan dan anak dari pernikahan siri yang terjadi selama ini,” ujarnya.

Menurutnya, Pembahasan Qanun Hukum Keluarga yang dilakukan DPRA selama tiga bulan  juga melibatkan Majelis Permusyawatan Ulama (MPU) Aceh, Dinas Kesehatan setempat, Kemenkumham dan BNN.

“Saat pembahasan kami libatkan seluruh unsur. Di Komisi VII DPRA juga ada tiga perempuan. Mereka juga ikut memberikan masukan saat pembahasan,” ujar dia.

Musannif menjelaskan, Qanun Hukum Keluarga itu sedang dibahas di DPRA sejak 3 bulan ini, sekarang juga sudah berkonsultasi dengan kementerian terkait di Jakarta.

“Kami konsultasikan dengan Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,“ ungkap Musannif.

Sementara itu, Imam besar lembaga Islam terkemuka Al Azhar di Mesir mengatakan, poligami bisa menjadi ketidakadilan bagi perempuan dan anak-anak.

Ahmed al-Tayeb, menyebut poligami acap kali dipraktikkan karena “pemahaman yang salah”.

Dia membuat pernyataan tersebut dalam program televisi mingguannya dan melalui akun Twitter-nya.

Namun demikian hal itu bukan berarti dirinya menyerukan pelarangan poligami.

Al-Tayeb menegaskan, monogami adalah keharusan dan poligami adalah pengecualian.

“Siapa pun yang menyebut bahwa pernikahan harus poligami adalah salah,” kata dia.(koc/cin*hay).

Komentar

comments