Demo HMI Tuding Bupati Bohong, Pemkab Klaim Soal Pulau Tabuhan Berpihak Masyarakat

Faktanews.co.id.-(Banyuwangi)- Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Banyuwangi berorasi didepan Gedung kantor pemkab Banyuwangi Wib,Kamis (13/01/2020).

Tak jauh dari sikap aksi sebelumnya oleh aktivis Forum Peduli Banyuwangi (FPB) serta masyarakat lainnya, kaum muda Mahasiswa ini,  dalam aksi yang dimulai sekitar jam 10.00 Wib masih terkait sikap penolakan disewakan serta menuntut pembatalan menyewakan Pulau Tabuhan kepada Investor asing.

“Batalkan Penyewaan Pulau Tabuhan”, Kamis (13/01/2020).

Dalam Orasinya, aktivis muda ini menjadikan bulan-bulanan berubah-rubahnya komentar pejabat eksekutif dalam pernyataan luasan Pulau tabuhan dengan menyebut oknum.

Bahkan menuding Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas melakukan pembohongan publik mengenai data luasan Pulau Tabuhan yang berubah-ubah dan menyebut Bupati Anas hoak dan aclak, yang diikuti oleh peserta aksi lainnya.

Dalam aksinya, kelompok aktivis muda melalui oratornya menuding Bupati Anas telah melakukan pembohongan publik, dengan menyampaikan data terkait luasan Pulau Tabuhan yang berubah-ubah dan menyebut Anas hoak dan aclak, yang diikuti oleh peserta aksi lainnya.

Menurutnya, Penyampaian data luas Pulau Tabuhan oleh eksekutif yang berubah-ubah awalnya disampaikan luasnya 10 hektar, dilain waktu 7 hektar dan saat ini tinggal 4,9 hektar karena adanya abrasi, hal itu dinilainya sangat menyesatkan.

“Padahal dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN tertanggal 19 May 1999, luasnya 53.350 M2 atau, 5,3 hektar, artinya bupati hooak, bupati aclak,” teriak orator dikuti yel yel sama  peserta aksi lainnya.

Aksi sedikit reda ketika Sekretaris Daerah Pemkab Banyuwangi Ir. H. Mujiono didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan H. Guntur Priambodo dengan sabar menemui kelompok aksi HMI.

Bernada Diskusi Mujiono mengatakan, pihaknya mengapresiasi setiap masukan dari pihak manapun dan tetap akan menampung aspirasi semua pihak termasuk Mahasiswa.

Bahkan Mujiono mempersilahkan siapapun untuk memberikan masukan dan saran untuk maupun diskusi, saling berkomunikasi untuk kepentingan masyarakat.

Namun demikian semua pihak harus  memahami kebijakan pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengenai  pengembangan Pulau Tabuhan sudah dipikir jauh sebelumnya tetap memihak kepada masyarakat.

“Pada prinsipnya pemerintah kabupaten Banyuwangi tetap menerima saran, masukan dari pihak manapun terkait pengembangan Pulau Tabuhan, bagaimanapun kebijakan kita memihak kepada masyarakat,” Terang Mujiono.(kin).

Komentar

comments

Tagged with