Deadline 7 Hari Konsolidasi Demi Legalitas Mahasiswa Untag, Perpenas Waridjan Gabung Yapenas

Deadline 7 Hari Konsolidasi Demi Legalitas Mahasiswa Untag, Perpenas Waridjan Gabung Yapenas

Faktanews.co.id.(Banyuwangi)- Menyisakan waktu dua hari setelah Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemenristek & Dikti)
diinformasikan pada tanggal 18 Mei Kemarin memberikan waktu Rekonsolidasi Kepada dua kubu (Perkumpulan Pendidikan Nasional (Perpenas) dan Yayasan Pendidikan Nasional 17 Agustus 1945) Yapenas, atau tetap dalam status pembinaan (non aktif), namun kini menyisakan satu kubu Perpenas Sugihartoyo belum bergabung dalam Yapenas.

Dalam pertemuan yang di agendakan di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi yang akhirnya sepakat pindah di tempat netral (Rumah makan Aamdani) itu, Perpenas Waridjan dengan pertimbangan history pendirian dan ijin hinggi kini penyelenggara lembaga pendidikan 17 Agustus dan nasib mahasiswa, pihaknya kembali kepada Yapenas sebagai wadah yang menyelenggarakan Untag Banyuwangi dan seluruh lembaga pendidikan bersimbol 17 Agustus 1945 Banyuwangi.

Sementara Sugihartoyo dari Perpenas satu Kubu lainnya yang kini masih sebagai penyelenggara Untag Banyuwangi, Langsung meninggalkan tempat usai pertemuan.

“Pak Giek (Sugihartoyo) sudah tidak ada, dia sudah pulang, kita telpon juga belum bisa,” kata At dan beberapa pendampingnya.

Waridjan menjelaskan, alasan mendasar pihaknya kembali kepada Yapenas.

“Saya pendiri Perpenas, sebelum ada Perpenas ada Yapenas, saya sempat bertemu Menristek Dikti juga saran saran Kopertis Jatim, walau saya pendiri Perpenas tapi saya akui memang penyelenggara pendidikan 17 Agustus 1945 adalah Yapenas,suratnya itu ada,” kata Waridjan,(22/5).

Ketua Yapenas Misnadi SH, MH mengatakan, dirinya tak begitu terkejut bergabungnya Waridjan dalam rekonsolidasi guna menyelesaikan persoalan kegamangan status legalits Universitas 17 Agustus (Untag) Banyuwangi yang berakibat fatal terhadap nasib keabsahan mahasiswa dan dampak negatif lain secara menyeluruh.

“Lha didepan mereka (Waridjan dan Sugihartoyo) pak menteri kan sudah omong langsung soal nasib keabsahan Ijazah Mahasiswa Untag,” kata ketua Yapenas Misnadi SH.MH.

Lebih jauh Misnadi yang kini Juga Ketua Perhimpunan Advokad (Peradi) Banyuwangi menjelaskan sejarah berdirinya Yapenas dan keberadaan dirinya, Waridjan maupun Sugihartoyo sebelumnya.

“Saya dan Pak Gik (Sugihartoyo) dulu pernah dari jadi guru hingga dosen istilahnya pernah dibesarkan Yapenas, Pak Waridjan juga sama dibesarkan Yapenas, lha kita semua tahu ijin penyelenggara 17 Agustus 1945 mulai TK SLTA hingga Untag juga masih Yapenas, saya kira tidak ada alasan kita tidak bersama di Yapenas, tadi pak Gik tidak mau tanda tangan bersama gabung Yapenas ya sudah, padahal itu untuk syarat dibukanya kembali pangkalan data Dikti. biar saya dan pak Waridjan kirim surat ke kementerian, pak gik kirim surat sendiri juga, sebenarnya kalau seperti ini (ditutup Dikti) kasihan Mahasiswa,tapi kita bertiga bertemu lagi besok Rabo,” tambah Misnadi.

Seperti diketahui, buntut dari perseteruan hukum Dua kubu Perpenas kubu Sugihartoyo dan Waridjan serta Yapenas (Misnadi) sebagai sama-sama yang merasa berhak dalam penyelenggaraan perguruan tinggi swasta yang terletak dijalan Adi Sucipto Banyuwangi tersebut, Kemenristek & Dikti mengundang mereka hari Kamis 18 Mei 2017 kemarin.

Hasil pertemuan itu, untuk mengembalikan Untag menjadi status aktif (saat ini statusnya dalam pembinaan/di non aktif) disyaratkan tiga kubu tersebut konsolidasi atau terus ditutup pangkalan Dikti yang sudah berlangsung sejak 24 April 2017 lalu, konsekwensinya adalah nasib legalitas sejumlah 3.454 orang Mahasiswa.

Dalam agenda tersebut, kementerian Dikti juga mengundang sekretaris Jenderal (sekjen) kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Dikti), Dirjen dan sekjen Kelembagaan Iptek dan Dikti, Koordinator Sekretaris pelaksana Kopertis Wilayah VII Surabaya Jatim. Direktur pembinaan.

Dari 13 yang diundang tersebut, juga diundang kelembagaan Perguruan Tinggi dan kepala biro hukum dan organisasi. Kepala sub direktorat pengendalian kelembagaan perguruan tinggi. Kepala bagian advokasi hukum. kepala bagian hukum, kerja sama dan layanan informasi.(kin).

Komentar

comments

Tagged with