Dana 1,5 M Beli Status WTP Diungkap Dalam Sidang Dugaan Suap Proyek Bupati

Faktanews.co.id.- (Tanjungkarang)– Pengakuan mengejutkan terlontar dari Kepala BPKAD Lampung Utara (Lampura) Desyadi di persidangan perkara dugaan suap fee proyek yang juga menempatkan Bupati Lampura nonaktif menjadi terdakwa.

Dalam kesaksiannya dalam sidang digelar di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Desyadi mengungkap dana sebesar Rp 1,5 miliar untuk mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP), Pemkab Lampung Utara.

Desyadi berterus terang awalnya perintah keinginan harus mendapat predikat WTP dari Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara.

“Disampaikan bupati. Setelah itu kami dengan kabid BPKD rapat hal itu dan memerintahkan Wahyu Guntoro Kabid Akuntansi BPKA untuk koordinasi dengan ketua tim BPK,” ungkap  Desyadi seperti dilansir Tribun Senin, (30/3/2020).

Dari lobi-lobi, ketua tim audit BPK yang disebutnya bernama Frengki menurut Desyadi meminta dana sebesar Rp 1,5 miliar.

“Kalau pengen dapat WTP. Lalu saya lapor ke Bupati dan menyampaikan untuk koordinasi dengan dinas kesehatan,” kata Desyadi.

Dalam sidang tersebut Desyadi juga harus memberi keterangan terkait dugaan suap senilai Rp 30 Milyar kepada DPRD Lampung Utara guna pengesahan APBD.

Menurut Desyadi, dalam rangka penyusunan APBD 2016, dirinya telah dihubungi oleh ketua dan wakil ketua DPRD Lampung Utara.

“Saya dihubungi Arnold dan Hartono, ketua dan wakil, terkait APBD 2016,” terangnya.

Desyadi mengaku awalnya dihubungi melalui telepon untuk menemui keduanya di rumah dinas ketua DPRD Lampung Utara dan Arnold dan Hartono meminta adanya paket pekerjaan sebesar Rp 30 miliar. Lalu ditawar menjadi Rp 27,5 miliar.

“Saya sampaikan ke bupati dan beliau bilang koordinasi ke Syahbudin. Dan dalam penyusunan APBD 2017, DPRD juga minta Rp 30 miliar, dan dikasih Rp 30 miliar dalam bentuk pekerjaan,” beber Desyadi.

Desyadi juga menjelaskan ketika Jaksa Penuntut Umum Taufiq Ibnugroho, SH. Menanyakan setelah diberikan paket pekerjaan (APBD) DPRD langsung ketok palu (disahkan APBD)?.

“Itu disepakati pada akhir 2016. Langsung disahkan dan diserahkan pada bulan dua 2017,” ungkap Desyadi.

“Untuk 2016 yang menyerahkan Syahbudin dan 2017 saya yang nyerahkan ke Arnold,” kata Desyadi.

Sementara kuasa hukum bupati Non aktip Agung Ilmu Mangkunegara, Sopian Sitepu, menanyakan terkait tupoksi Desyadi berada di DPRD untuk melakukan lobi-lobi.

Terkait Dana WTP 1,5 Milyar Desyadi juga menjawab pertanyaan berapa kali mengurus WTP Lampung Utara.

“Satu kali,” kata Desyadi menjawab Kuasa hukum Bupati non Aktip Agung Ilmu Mangkunegara

Sementara itu melalui video conference, dari Rutan Bandar Lampung (Way Huwi), Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara membantah pernah memerintahkan pembayaran uang sebesar Rp1,5 miliar ke BPK.

“Saya bilang tertib administrasi dan keuangan,” kata Agung.

Dalam kesempatan yang sama agung juga membantah terkait dugaan korupsi pengesahan APBD dengan permintaan ketua dan wakil ketua DPRD sebesar Rp 30 miliar dengan cara melakukan plotting proyek.

“Saya rapat dan saya tidak pernah memerintahkan membayar ketok palu DPRD. Saya datang hanya saat paripurna, Saya tidak pernah ketemu dengan DPRD,”bantahnya.

Begitu juga dengan Syahbudin, ia tak pernah ikut melakukan plotting proyek di DPRD.(tri/hay).

Komentar

comments

Tagged with