Capai Maximal Sebuah Pendidikan, Jangan Terjebak Dikotomi Sekolah Negeri Atau Swasta Maupun Istilah Sekolah Pavorit

Capai Maximal Sebuah Pendidikan, Jangan Terjebak Dikotomi Sekolah Negeri Atau Swasta Maupun Istilah Sekolah Pavorit

Faktanews.co.id.- (Banyuwangi)- Dari asumsi hampir 400 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Alokasi pendidikan Pemerintah Daerah harus menganggarkan 20% dari postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ini adalah merupakan amanah dari UUD 1945 pasal 31 ayat 4, dan UU Nomer 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional harus segera dilaksanakan dan di implementasikan.

Hanya saja, hasilnya sampai saat ini belum signifikan, karena Implementasi pelaksanaanya dirasa belum maksimal Program dan indeks hasil Pencapaianya juga belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.

Sementara itu, saat ini masih banyaknya angka putus sekolah dari keluarga miskin, Sekolah favorit yang menjadi jujugan pertama atau idaman untuk bersekolah masih selalu berada di pusat kota dan jauh dari jangkauan masyarakat miskin ataupun masyarakat yang berada di desa-desa.

“ini menandakan anggaran untuk Pendidikan belum sepenuhnya terarah, terasah dan terukur dengan baik,”kata Alek Budi Setiyawan, SH., MH saat Diskusi dengan Kru Faktanews.co.id.Kamis Malam,(12/7/2018).

Oleh karena itu menurutnya, perlu ada peningkatan sosialisasi dari Pemerintah Daerah secara masif dan terus menerus tentang peran penting Sekolah Swasta dalam dunia pendidikan.

“dalam arti sesungguhnya bahwa peran Sekolah Negeri atau peran Sekolah Swasta itu sesungguhnya adalah sama tanpa harus dibeda-bedakan,”terangnya.

Alek menambahkan, sebenarnya masyarakat dan semua pihak harus memahami Azas Pendidikan menurut subtansinya. semakin miskin sebuah keluarga, semakin dia harus mendapatkan pendidikan yang Terbaik supaya kehidupan dan masa depanya juga berubah menjadi baik.

“Jangan malah dibalik bahwa
Makin kaya sebuah keluarga maka semakin mudah mendapatkan sekolah yang bagus,”ungkapnya.

Lebih jauh nenurutnya, Seiring sejalan seharusnya Sekolah negeri maupun swasta bisa mencetak murid yang hebat, guru yang handal dan manajemen yang transparan.

Seharusnya kita dari sekarang belajar menempatkan diri pada solusi pencapaian maximal sebuah pendidikan di Banyuwangi, masyarakat jangan terjebak dikotomi Sekolah Negeri atau Sekolah Swasta.

Maka disitulah peran pemangku kepentingan dengan anggaran pendidikan tersebut bisa menyentuh langsung pada masyarakat,
biar masyarakat itu jelas tidak buta dengan program-program Pemerintah Daerah tentang dunia Pendidikan.

“hasil Pusat Statistik di Kabupaten Banyuwangi, prosentase anak yang belajar, lebih banyak yang di Sekolah SMK Swasta dibandingkan dengan yang sekolah di SMK Negeri,”jelasnya dalam akhir diskusi. (kin).

Komentar

comments

Tagged with