Bupati Sidoarjo Di OTT KPK Terkait Proyek Pemerintah

Bupati Sidoarjo Di OTT KPK Terkait Proyek Pemerintah

Faktanews.co.id.–Bupati Sidoarjo Saiful Ilah tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Rabu (8/1).

Bupati yang terjaring KPK Setahun Jelang Purna tugas itu tak menjawab ditanya penangkapan dirinya terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Hal itu dikaitkan dalam OTT tersebut beberapa orang di antaranya diketahui ikut dibawa KPK seperti ajudan bupati dan pihak swasta yang diduga adalah pengusaha.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri operasi senyap itu terkait proses pengadaan barang dan jasa.

Namun Ali belum berkomentar banyak mengenai tangkap tangan ini sebab pihak-pihak yang diamankan masih dalam pemeriksaan awal.

Yang jelas Saiful harus menjalani pemeriksaan lanjutan usai terjerat operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa malam (7/1).

“Belum tahu. Saya belum tahu,” ujar Bupati Sidoarjo singkat di Gedung Dwiwarna KPK, Jakarta, Rabu (8/1).

Dalam jumpa pers usai pemeriksaan, Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Saiful Ilah ditetapkan sebagai tersangka dengan menerima dana suap total Rp 550 juta.

“Pada tanggal 7 Januari 2020, IGR diduga menyerahkan fee proyek kepada SSI (Saiful Ilah), Bupati Sidoarjo, sebesar Rp 350 juta dalam tas ransel melalui N (Novianto), ajudan Bupati di rumah dinas Bupati,” ungkap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jaksel, Rabu (8/1/2020).

Uang diterima Saiful Ilah dari Ibnu Ghopur (IGR) selaku kontraktor terkait sejumlah proyek di Sidoarjo. IGR, menurut KPK, pernah bicara kepada Bupati Sidoarjo soal proyek yang diinginkan.

Terpisah, Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah tertangkap oleh KPK Selasa malam (jelang Rabo Dini hari merupakan kelanjutan penyelidikan dimulai di masa kepemimpinannya.

Menurut Agus dirinya sudah menandatangani Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Perintah Penyadapan.

“Sprinlid (penyelidikan) dan Sprindap (penyadapan), sudah agak lama, sebelum kami pensiun,” kata Ketua KPK periode 2015-2019 ini secara tertulis, Rabu, (8/1/2020).

Hal senada disampaikan eks koleganya di KPK, Alexander Marwata yang menyatakan penyadapan dalam kasus ini dilakukan sebelum pimpinan KPK periode 2019-2023 dilantik.

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, OTT tersebut membuktikan UU KPK yang baru tidak menghambat kerja KPK.

“Menurut saya bagus berarti tidak ada yang berubah drastis dari berlakunya undang-undang itu,” ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (8/1).

Mahfud tak menampik semula dirinya  sempat khawatir revisi UU KPK Salah satunya, OTT harus melalui izin Dewan Pengawas KPK bisa membuat KPK menjadi lemah dalam memberantas korupsi.(koc/hay).

Komentar

comments