Buntut Tudingan Politisasi Musrenbang, Bawaslu Periksa Kades Dan Ketua Partai Demokrat

Buntut Tudingan Politisasi Musrenbang, Bawaslu Periksa Kades Dan Ketua Partai Demokrat

Faktanews.co.id.-(Banyuwangi)- Kepala Desa Gumirih Mura’i Ahmad dan Ketua Partai Demokrat Banyuwangi Michael Edi Hariyanto memenuhi panggilan untuk diperiksa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banyuwangi, Senin (11/2/2019).

Ini merupakan buntut dari tudingan adanya dugaan politisasi dalam acara Musrenbangdes dan sinergitas program SKPD tahun anggaran 2020 Desa gumirih, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi yang tersebar terdapat ketua partai Demokrat Banyuwangi dengan mengunakan atribut partainya memberi sambutan sementara Michael Edi Hariyanto dikenal sebagai Calon Legislatif (Caleg) 2019.

Mura’i adalah salah satu tiga orang yang dilaporkan (satu politisi dan dua ASN (Aparatur Sipil Negara).

Michael diduga melanggar pasal 280 karena kampanye di kantor pemerintahan.

Sementara sebagai ASN, Mura’i diduga tidak netral atau membiarkan terjadi dugaan politisasi.

Dalam pemeriksaan Mura’i harus menjawab 23 pertanyaan yang diajukan Aparat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Banyuwangi di Jalan Dr Soetomo.

“Tadi kira-kira ada 20 lebih pertanyaan. Salah satunya terkait mengundang Pak Michael,” ungkap Mura’i Ahmad.

Dalam keterangan menjawab pertanyaan Bawaslu, Mura’i menekankan mengundang semua anggota DPRD Dapil 2 maupun pimpinan Partai dalam Musrenbangdes guna melihat kebutuhan desanya.

Namun hingga acara rapat yang diadakan di pendopo tersebut berakhir tidak satupun anggota dewan yang hadir kecuali Michael.

“ada yang berhalangan karena jadwal bersamaan,juga ada yang berhalangan keluar kota,” ungkap Kades Gumirih Mura’i Ahmad.

Masih terkait Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa Gumirih yang ditudingkan dipolitisasi, ketua Partai Demokrat (PD) Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto juga hadir dalam permintaan keterangan Bawaslu

Koordinator Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Banyuwangi, Anang Lukman menyatakan, dua terlapor diperiksa dengan sangkaan pelanggaran yang berbeda.

Untuk kades sesuai laporan Helmi Rosyadi diduga melanggar pasal 282 UU Pemilu No. 07 tahun 2017.

Sementara Michael disangka melanggar pasal 280 karena kampanye di kantor pemerintahan.

“Saudara Michael ada 27 pertanyaan. Termasuk soal kehadirannya di Musrenbang Desa Gumirih, apakah ada unsur kampanyenya atau tidak,” katanya.

Menurutnya, Gakkumdu akan memanggil ketua partai lain yang mendapat undangan dari Kades Gumirih Murai Ahmad seperti Ketua PKB H Joni Subagyo dan Ketua PPP H Ahmad Fauzan.

Berikutnya guna melengkapi pemeriksaan dan hasil secara menyeluruh Gakkumdu juga akan memanggil Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Pemkab Banyuwangi untuk mengetahui soal tehnis Musrenbang.

“Dua saksi dari pihak pelapor sudah kita panggil untuk dimintai kesaksian. Pelapor sendiri tidak hadir memenuhi panggilan Gakkumdu untuk menjalani pemeriksaan awal,” tambah Anang.

Sebelumnya, Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi yang juga Caleg Dapil 2 Michael Edy Hariyanto membantah semua tuduhan kampanye dan melakukan pelanggaran.

Kepada sejumlah awak media, Michael mengklarifikasi kehadirannya karena  diundang oleh Pemerintah Desa Gumirih dan dihadiri oleh Muspika Kecamatan Singojuruh dengan kapasitas sebagai Ketua DPC Partai Demokrat

“Ini undangannya,” katanya menunjukkan surat undangan kepada awak media dikantornya,(26/1/2019) lalu.

Menurutnya, undangan tersebut juga dikirim ke semua anggota dewan yang mewakili Dapil 2 Kabupaten Banyuwangi.

Namun hingga acara rapat yang diadakan di pendopo tersebut berakhir tidak satupun anggota dewan yang hadir.

“ada yang berhalangan karena jadwal bersamaan,juga ada yang berhalangan keluar kota,” ungkap Kades Gumirih Mura’i Ahmad yang juga hadir dalam klarifikasi tersebut.(fa/kin).

Komentar

comments