BBHAR PDI-P Yakin Amankan Suara Ipuk/Sugirah Hingga Di MK

Faktanews.co.id.-(Banyuwangi)–”Kami siap mengawal suara rakyat Banyuwangi di MK dan semua yang menjadi tuntutan gugatan pihak pasangan 01 ke MK sudah kami pelajari tuntas,”kata M. Iqbal, S.H, (20/1/21).

Ini disampaikan ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) partai PDIP Banyuwangi yang kini menempuh pasca sarjana ini terkait klaim tudingan kecurangan dari pasangan Calon (Paslon) Yusuf/Riza yang kini menjadi salah satu poin Gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Iqbal tim BBHAR bersama 8 orang anggota sebelum berangkat ke Jakarta telah mengurai seluruh permasalahan yang disoal pihak kubu Paslon 01 Yusuf/Riza.

Bahkan pihaknya menurut Ikbal, sudah mendiskusikan dengan rinci dengan melibatkan beberapa praktisi dan pakar hukum.

“Kesimpulanya tidak ada yang dikhawatirkan dengan pelaksanaan Pemilu Kada di Banyuwangi dan hasil rekapitulasi suara yang telah ditetapkan oleh KPUD Banyuwangi,”ungkapnya.

Iqbal berpendapat tidak semua masalah Pilkada harus dibawa kepada MK terkait penegakan hukum penyelenggaraan Pemilu.

“Ada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Badan Pengawas Pemilu, setelah kami pelajari banyak hal-hal yang dituntutan bukan domainnya MK. kami yakin hakim MK sangatlah paham itu,” jelasnya.

Seperti diketahui, Tim Kuasa Hukum paslon 02 Ipuk/Sugirah terdiri 22 pengacara di antara itu 9 orang dari BBHAR PDIP Banyuwangi.

Tim kuasa hukum Paslon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati sudah mendapatkan ‘tanda terima permohonan dari MK sebagai kuasa hukum, 19 Januari 2021 nomor 87/PHP.BUP.XIX/2021 atas nama M. Iqbal, S.H. dkk.

Sementara itu sekretaris BBHAR yang ditugaskan PDIP Banyuwangi Gembong Aji Rifai Ahmad, S.H. yang juga ikut direkomendasi berangkat ke MK sebagai salah satu di antara kuasa hukum pasangan Hj. Ipuk dan H. Sugirah, menilai, gugatan pihak pasangan 01 ke MK banyak bersifat ‘gambling’ ketika MK di posisikan satu-satunya tempat menyelesaikan sengketa Pemilu Kada.

“Bisa dilihat secara objektif materi yang dituntutkan baik formal maupun materialnya ‘tidak akurat,” tegasnya.

Banyak hal secara substantif menurut Gembong tidak mengena, Substantif yang dimaksud dari sisi literasi (logika hukum), relevansi dan validitas atau akurasi yang dituntutkan banyak yang ‘meleset’.

Menurutnya, sebuah peristiwa apa pun tentu tidak lepas dari ‘ruang dan waktu’ kemudian subjek pelaku sebagai penyebab dan akibat yang terukur dari sebuah peristiwa.

Gembong meyakini hasil rekapitulasi akhir Pilkada Kabupaten 2020 Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan hasil Valid dan bisa dipertangungjawabkan saat menempatkan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 02, Ipuk Festiandani-Sugirah unggul sebesar 52,4 persen dari Paslon nomor urut 01, Yusuf Widyatmoko dan M. Riza Aziziy yang memperoleh suara 47,6 persen.

“Kami dan tim tidak bermaksud merendahkan kualitas tuntutan atau gugatan mereka Mas…, Tapi Suara Rakyat Mayoritas adalah amanat untuk diamankan dan dijalankan demi Banyuwangi,”yakin Gembong.(*ndu/kin).

Komentar

comments