Bawaslu Dituding Tak Profesional Tangani Dugaan Money Politik Caleg Demokrat

Bawaslu Dituding Tak Profesional Tangani Dugaan Money Politik Caleg Demokrat

Faktanews.co.id.-(Banyuwangi)-Muhammad Helmi Rosyadi menuding kinerjaB Banyuwangi tidak profesional, (15/5/19).

Ini terkait pelaporan dugaan money politik yang dilakukan salah satu caleg DPRD Banyuwangi dari dapil I asal Partai Demokrat RA. yang lagi-dinilai Bawaslu Banyuwangi tidak memenuhi unsur pidana.

Padahal baik bukti – saksi menurutnya sudah mencukupi seperti laporan Nomor 008/LP/PL/KAB/16.11/IV/2019, dengan pelapor atas nama Susanti, yang dia kawal pegiat LSM Muhammad Helmi Rosyadi.

“Saya melaporkan Tindak Pidana Pemilu Pasal 278 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bukan Pasal 578,” sergah Helmi yang juga Ketua Aliansi Rakyat Miskin (ARM) ini.

Diketahui, keteledoran terjadi pada pengumuman kasus dugaan politik uang yang dipampang Bawaslu Banyuwangi.

Dalam pemberitahuan tentang status laporan atau temuan dan ditanda tangani Ketua Bawaslu Banyuwangi, Hamim, disebut ada pasal 578 dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Padahal, yang diketahui publik, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, berakhir hanya dipasal 573 saja.

“Tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu Pasal 523 ayat (2) jo Pasal 578 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” jengah Helmi gelengkan kepala usai membaca pengumuman di Bawaslu.

Sebelumnya, Kepada  wartawan, Ketua Bawaslu Banyuwangi, Hamim, mengaku bahwa telah terjadi kesalahan ketik dalam pengumuman tertanggal 13 Mei 2019 tersebut.

“Dari staff,” singkat Hamim Kepada  wartawan, (14/5/19) kemarin

Namun Hamim tidak menjawab ketika media bertanya apakah dirinya tidak membaca isi pengumuman tersebut sebelum membubuhkan tanda tangannya. Terlebih disitu juga terdapat stempel resmi Bawaslu Banyuwangi.

Dan fatalnya, pengumuman tentang nasib salah satu Caleg peserta kontestasi Pileg 2019 ini dipampang sejak tanggal 13 Mei kemarin.

Seolah enggan berkomentar terkait kejadian tersebut, Hamim hanya mengabarkan bahwa pengumuman sudah direvisi.

“Tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu Pasal 523 ayat (2) jo Pasal 278 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” katanya. (*Kin).

Komentar

comments