Banyak Berlatar Belakang Nafsu dan Harta, MUI Sudah Haramkan Kawin Kontrak

Banyak Berlatar Belakang Nafsu dan Harta, MUI Sudah Haramkan Kawin Kontrak

Faktanews.co.id.- Wakil Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Miftahul Huda mengatakan, diperlukan kerjasama semua pihak untuk menasehati dan menyadarankan masyarakat akan bahaya (madharat) dari kawin kontrak (nikah mut’ah).

Nikah kontrak lebih hanya untuk pemenuhan hasrat nafsu bagi lelaki, sementara pihak perempuan bertujuan untuk mendapatkan uang.

“Boleh dikata ini sama saja bentuk prostitusi terselubung yang ‘dimaklumi’ sebagian masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, Thausiah (menasehati dan menyadarkan itu tidak hanya bertumpu kepada peran para tokoh agama saja.

“Unsur pemerintah, keamanan, tokoh masyarakat diharapkan bergandengan tangan untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya (madharat) kawin kontrak,” kata Miftah, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (26/12).

Menurutnya, Dewan Pimpinan MUI pernah mengeluarkan fatwa tentang haramnya nikah mut’ah pada 11 Oktober 1996 lalu.

Dalam fatwa itu dinyatakan, bahwa nikah mut’ah bertentangan dengan tujuan pensyariatan akad nikah, yakni mewujudkan keluarga sejahtera dan melahirkan keturunan (at-tanasul).

Menurutnya, nikah mut’ah disebutkan juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pemerintah Indonesia.

Lebih lanjut, meski sudah ada fatwa MUI, faktanya kawin kontrak masih berlangsung di beberapa daerah di Indonesia hingga saat ini, seperti daerah Bogor banyak terjadi di lokasi Puncak Cisarua, Bogor.

Dalam hal ini, Miftah menilai penyebab atau pendorong maraknya praktik kawin kontrak karena tidak lepas dari perilaku orang-orang yang tidak bertanggung jawab, baik dari unsur masyarakat (makelar) dan orang tua, maupun dari unsur ‘pejabat’ yang membantu praktik kawin kontrak.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor, Mukri Aji, menegaskan bahwa praktik kawin kontrak haram dalam agama Islam. Bahkan, menurut dia, pemerintah Indonesia telah melarang praktik tersebut sejak 5 dekade lalu.

“Kawin kontrak ini haram hukumnya, bahkan pemerintah sejak tahun 1964 sudah mengelurkan fatwa dilarangnya praktik ini,” tegas Mukri.(*hay).

Komentar

comments