Aswas Kejati Jatim turun tangan. Yunus dkk laporkan Dakwaan Palsu.

Banyuwangi. Faktanews.co.id– Tiga pejabat dari asisten pengawas kejaksaan tinggi jatim 17/1 melakukan pemeriksaan diaula kejari banyuwangi. Selaku pelapor yunus dan beberapa kawan lainnya hadir dan siap diperiksa terkait laporannya

Sayangnya tiga pejabat dari kejati jatim tersebut mamilih tertutup ketika ditanya wartawan.”saya memang datang atas perintah langsung dari kepala kejaksaan tinggi jatim. Namun mohon mohon maaf kami tidak bisa memberi keterangan,”kata budiman SH selaku ketua tim pengawasan.

Sementara itu yunus Membenarkan dia diperiksa terkait buntut dugaan rekayasa dan pemaksaan hukum yang akhirnya membuatnya jadi terpidana 9 bulan karena didakwa melakukan pelanggaran UU Kehutanan. Yunus tak terima perlakuan mengatas nama hukum oleh penyidik polres maupun jaksa JPU Elsius Sakalory, SH

Dituntut oleh JPU  sembilan bulan tahanan. Yunus sempat ditahan penyidik polres Banyuwangi Sastro. Disangka melanggar UU Kehutanan. Berkas dinyatakan sempurna P21 oleh Kejari Banyuwangi yang akhirnya menjadi terdakwa dan diputus hakim dengan kurungan 9 bulan. Satu orang terdakwa lainnya dinyatakan bebas murni.

Keanehan terjadi hukuman sembilan bulan berdekatan dengan masa tahanan yang dijalani. ”Saat diputus bersalah tak lama kemudian saya keluar karena dipotong masa tahanan. Itu janggal memaksakan diri. Perlu saya jelaskan dakwaan Jaksa itu palsu semua”, katanya.

Yunus dan 7 orang lainnya merasa ada upaya pemaksaan menghukum dirinya dkk. dengan menggunakan pasal UU kehutanan. Padahal dirinya merasa tidak bersalah karena kayu yang mereka tebang masih dalam wilayah HGU yang mereka punya.

”mereka hanya punya gambar lokasi wilayah Jatim tanpa menyebutkan detail lokasi perkebunan Silogiri apakah yang kami tebang masuk dalam wilayah penguasaan Perhutani”, ungkapnya.

Sementera itu Akademisi dari Universitas Kartini Surabaya Toni Suryo, SH.yang juga saksi ahli dalam kasus tersebut menyebutkan. wilayah yang ditebang kayu oleh yunus dkk masih dalam wilayah lahan HGU pakai yang sudah bersertifikat yang secara hukum merupakan adgendum.

Menurutnya tidak ada melanggar UU Kehutanan. ” Memang HGU nya masih diurus untuk diperpanjang masa berlaku tapi hak memanfaatkan isi yang lahan masih hak pemilik HGU. jadi pohon itu yang  ditebang memang hak mereka,” katanya. (makin)

Komentar

comments