Apakah Ratu Keraton Yogyakarta Bisa Jadi Gubernur DIY

Sri Sultan Hamengku Buwono X (sekeluarga).

Sri Sultan Hamengku Buwono X (sekeluarga).

Faktanews.co.id.(Jakarta)- Meski Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X telah mengangkat GKR Pembayun dengan gelar GKR Mangkubumi menjadi putri Mahkota. Namu putri Mahkota menjabat sebagai Gubernur DI Yogyakarta.

Hal ini berkaitan Undang-Undang Keistimewaan (UUK) Nomor 13 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Keistimewaan.

“Dalam UU Keistimewaaan Yogyakarta dijelaskan bahwa untuk menjadi Gubernur DI Yogyakarta haruslah raja yang merupakan laki-laki.

Selama ini, raja (Keraton Yogyakarta) yang menjadi Gubernur berjenis kelamin laki-laki dan UU bilang begitu,” kata Kepala Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Doddy Riyadmadji, (7/5/2015).

Selama ini, sejarah Keraton Yogyakarta dan apa yang terjadi saat ini jelas berbeda, dulu sejak Sri Sultan Hamengku Buwono I sampai ke X yang diangkat menjadi raja, umumnya berkelamin laki-laki.

Kini sejarah telah berubah dengan penyebutan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi atau putri Sultan menjadi gusti ratu atau putri mahkota yang dimungkinkan sebagai penganti Sultan.

“Yang sekarang, gusti ratu sudah diumumkan dan tidak seperti ketika Sri Sultan Hamengku Buwono I sampai ke X diumumkan di mana raja adalah laki-laki. Dengan begitu, putri Sultan untuk menjadi Gubernur DIY akan tersandung UU tersebut,” katanya.

Untuk menangani kisruh di Keraton Yogyakarta, menurut Doddy, perlu ada pertemuan internal Keraton Yogyakarta dan Sultan menyangkut hak adat dalam Keraton terkait dengan sabda raja Sultan.

“Soal kepemimpinan Keraton Yogyakarta harus dirundingkan dengan baik-baik agar tidak menimbulkan efek negatif, dan kami (Kemendagri) berada di tengah-tengah,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam rapat paripurna 30 Maret 2015, DPRD DI Yogyakarta telah mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah Keistimewaan (Raperdais) yang menetapkan pengisian jabatan Gubernur Yogyakarta harus dari kalangan laki-laki.

Tujuh fraksi di DPRD DI Yogyakarta sepakat menyatakan pandangan mengenai Pasal 3 huruf m tentang persyarataan calon Gubenur disesuaikan seperti bunyi Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Keistimewaan (UUK) Nomor 13/2012.

Dalam Pasal 18 Ayat (1) UUK tersebut menegaskan jabatan kepala daerah DIY harus berjenis kelamin laki-laki. Ayat itu menyebutkan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DIY harus menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat istri, anak, saudara kandung, pekerjaan, dan pendidikan.

Namun, terjadi polemik karena beberapa fraksi di DPRD Yogyakarta yang sebelumnya sependapat dengan gagasan Gubernur DIY Sri Sultan HB X ingin menghilangkan kata istri supaya tidak terkesan diskriminatif.

Dengan penghapusan kata istri atau penambahan kata suami, berarti membuka peluang jabatan Gubernur DIY bisa dipegang seorang perempuan dari anak Sultan. (oz/ed/fn)

Komentar

comments