Apa Komentar Atas Laporan Novel Merekayasa Kasus Penyiraman Air Keras

Apa Komentar Atas Laporan Novel Merekayasa Kasus Penyiraman Air Keras

Faktanews.co.id.- Meski mengkonfirmasi bahwa Dewi Tanjung merupakan kader partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) namun Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, Laporan  Dewi Tanjung kepada polisi soal Novel Baswedan adalah sikap pribadi Dewi.

Ini disampaikan Hasto terkait tuduhan  penyebaran berita bohong melalui media elektronik Dewi yang kini dalam proses penyelidikan polisi

Dewi menuding Novel telah merekayasa peristiwa penyiraman air keras oleh orang tak dikenal pada 11 April 2017.

“(Dewi tanjung dia menjadi salah satu caleg tapi apa yang dilakukan tidak terkait dengan partai,” kata Hasto.

Sementara itu, Ketua Wadah Pegawai (WP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap menegaskan, tidak ada rekayasa dalam kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

Yudi menilai laporan itu, adalah upaya menyerang karakter Novel sebagai penyidik KPK.

“Saya pikir orang-orang ataupun mereka yang ada di dunia maya yang ingin mengubah yang ingin membunuh karakter yang ingin membuat distorsi pada publik bahwa kasus ini rekayasa saya minta untuk dihentikan dan setop apalagi Bapak Presiden juga sudah menegaskan bahwa awal Desember nanti kasus Bang Novel harus terungkap,” kata Yudi.

Lebih jauh Yudi berpendapat dalam kasus penyerangan terhadap Novel itu sudah berjalan 2 tahun lebih 939 hari semua pihak berharap pelakunya tertangkap.

“Di tengah upaya dorongan dari masyarakat, tokoh nasional, tokoh agama dan mahasiswa agar kasus Bang Novel terungkap kita bisa melihat ada upaya-upaya untuk menyerang karakter Bang Novel sebagai penyidik KPK di mana menyatakan bahwa kasus Bang Novel itu rekayasa,” kata Yudi di gedung KPK, Jakarta, Rabu.(6/11/2019).

Lebih lanjut, keinginan Kasus itu terungkap siapa pelakunya merupakan keinginan bersama agar motif sebenarnya juga diketahui publik.

“Juga sudah banyak tim yang turun mulai dari tim yang terdiri dari penyidik Polda kemudian Komnas HAM juga sudah turun, Ombudsman juga sudah turun, Koalisi Masyarakat Sipil juga sudah turun. Bahkan tim teknis (bentukan Polri) juga sudah turun yang merupakan rekomendasi dari tim pencari fakta gabungan yang terdiri dari para pakar juga belum tertangkap pelakunya,”katanya.

Apakah ada rencana untuk melapor ke Kepolisian, menurut Yudi hal itu KPK masih akan melakukan konsolidasi dengan tim pengacara Novel dan juga tim Biro Hukum KPK.

Seperti mengiringi laporan Dewi Tanjung, beredar video di dunia maya yang menanmpakkan mata Novel baik-baik saja.

Video tersebut diketahui, diambil saat Novel berada di Singapura pada 2017 untuk menjalani perawatan usai peristiwa penyiram air keras terhadap kedua matanya.

“Saat itu, belum dilakukan operasi OOKP pada mata kiri saya karena Prof Donald Tan sedang upayakan dengan sistem sel dengan cara di pasang selaput membran plasenta pada kedua mata saya untuk menumbuhkan jaringan yang sudah mati. Ternyata sampai sekitar Agustus 2017 tidak juga ada perbaikan, sedangkan diperkirakan enam bulan setelah kejadian kedua mata akan tidak bisa lihat sama sekali,” tuturnya.

Ditempat berbeda, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan, kasus penyiraman air keras kepada Novel benar terjadi dan juga sudah dikonfirmasi kepolisian dan Presiden Joko Widodo.

“Laporannya ngawur karena masak polisi termasuk Kapolri dan Presiden mau membuat komitmen di publik untuk menuntaskan atau mengungkap kasus Novel kalau tidak benar-benar terjadi,” kata Asfinawati di Jakarta, Kamis (7/11).

Lebih jauh, Asfinanti mengaku heran dan  mempertanyakan motif yang dilakukan pelapor.

Menurutnya, pelapor seharusnya sudah memiliki informasi jelas akan kebenaran fakta kasus yang dilaporkan. Dia mengatakan, Kapolri saat itu Jenderal Tito Karnavian dan Presiden tidak akan mengeluarkan pernyataan tentang batas waktu penuntasan perkara jika kasus tersebut merupakan rekayasa.

“Masa sebagai politisi dia tidak baca koran tentang pernyataan Kapolri dan Presiden,” katanya.

Lebih jauh, YLBHI menilai, bahwa laporan itu memunculkan beberapa petunjuk. Asfinawati mengatakan, laporan dibuat bisa jadi ada hubungannya dengan tuntutan Perppu KPK mengingat pelapor dari partai yang sama dengan penolak Perppu KPK.

“(Pelapor) berada dalam partai yang sama dengan Menkumham yang pada 2015 menyepakati pembahasan revisi UU KPK di DPR,” katanya.

Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Fadjroel Rachman memastikan pemerintah akan terus menindak tegas kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan.

“Kalau komitmen pemerintah kan jelas, kalau tindakan yang melanggar hukum pasti akan mendapat sanksinya. Karena kami tegas, segala yang hukum positif akan kita tegakkan setegak-tegakkan,” ujar Fadjroel di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (17/11).(*re/hay).

Komentar

comments