Antisipasi Sebaran Corona Di LP, Dalam Sepekan Sekitar 200 Napi Akan Dipulangkan

Faktanews.co.id.-(Banyuwangi)- “Hari ini kurang lebih 62 narapidana yang akan bebas,”kata Kepala Lapas Kelas II A Banyuwangi, Ketut Akbar Heri Ahcjar, Rabu (1/4/20).

Hal ini disampaikan Akbar terkait upaya progresif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam upaya menanggulangi dan meminimalisir dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lapas/LPKA/Rutan.

Namun demikian, karena salah satu tujuan pemerintah program ini untuk mencegah penyebaran Covid-19, sesuai Keputusan kementerian Hukum dan HAM nomor M.HH-19.PK.01.04.04 tahun 2020.

“Mereka harus tetap berada di rumahnya masing-masing dan ada yang pengawasan terpadu dari pihak terkait Balai Pemasyarakatan (Bapas) Jember dalam hal ini Pos Bapas Banyuwangi.

Akbar tak memungkiri dengan keluarnya para Napi ini juga bisa mengurangi overcrowding.

“Juga bisa sedikit untuk solusi Over Kapasitas jumlah warga binaan kita, dan tentu saja bisa menghemat anggaran negara.

Lebih jauh Akbar merinci, dari warga binaan Lapas Kelas II A Banyuwangi nanti akan dikeluarkan bertahap dalam tujuh hari kedepan.

“Sesuai data sementara kita jumlahnya kurang lebih 200 orang yang nanti akan kembali pulang kerumahnya,” katanya.

Dari jumlah itu adalah para napi yang menerima Asimilasi dan Hak Integrasi  (Narapidana yang 2/3 masa pidananya) dan juga berlaku kepada Napi anak yang sudah menjalani 1/2 masa pidananya.

“Masa hukuman yang mereka jalani sudah dua pertiga, bisa mendapatkan masa potongan 6 bulan,”pungkasnya.

Seperti diketahui, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly membuat keputusan tentang pengeluaran dan pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi.

Jumlah narapidana yang dibebaskan mencapai sekitar 30 ribu orang hal ini menurutnya upaya penyelamatan narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dari infeksi virus corona (Covid-19).

“Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 30 Maret 2020,” demikian keterangan tertulis dalam Kepmenkumham.(kin).

Komentar

comments

Tagged with