Ahok Sudah Beberapa Kali Minta Maaf

Basuki Tjahaya Purnama (Ahok)

Basuki Tjahaya Purnama (Ahok)

Faktanews.co.id.- Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mempercayakan kepada pihak aparat keamanan menangani demonstrasi ormas Islam yang rencananya diselenggarakan di depan Balai Kota Jakarta dan Istana Merdeka pada Jumat (4/11/2016).

Desakan melalui demonstrasi ini dilakukan agar ahok yang menafsirkan surat Al Maidah di nilai menghina Agama namun sudah meminta maaf akan tetapi tetap diproses hukum

 percaya aparat hukum dapat menangani Isu aksi nanti adalah menuntut Ahok diadili terkait pernyataannya yang dianggap menghina agama.

“Saya kira soal 4 November serahkan kepada aparat ya. Kan saya sudah sampaikan berkali-kali kalau saya dianggap salah pun saya sudah menyampaikan permohonan maaf,” ujar Calon gubernur petahana, Ahok di Jalan M. H. Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (1/11/2016).

Dalam kesempatan ini, Ahok kembali berharap umat Islam memaafkan dirinya. “Saya kira kalau orang beragama (akan memaafkan). Allah pun memaafkan manusia yang sudah menyampaikan permohonan maaf,” kata Ahok.

Rencana aksi 4 November telah menjadi perhatian serius aparat keamanan secara nasional, organisasi keagamaan, DPR dan pihak Istana.

Terbukti, Presiden Joko Widodo mengundang semua tokoh organisasi agama, antara lain untuk memberi pesan damai.

“demonstrasi boleh dilakukan, asalkan tetap menjaga perdamaian,” kata Jokowi usai bertemu dengan beberap tokoh Islam Di Istana.(1/10).

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan mengeluarkan maklumat bagi peserta demonstrasi 4 November agar tidak melakukan tindak pidana sehingga demo berlangsung dengan tertib dan aman.

Delapan 8 poin isi maklumat tersebut tertuang dalam maklumat Kapolda Metro Jaya bernomor MAK/03/X/2016, tertanggal 31 Oktober 2016:

1. Dilarang membawa, memiliki, menyimpan, mengangkut atau mengusai senjata api, amunisi dan atau bahan peledak. Apabila melakukan tindak pidana tersebut, maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

2. Dilarang membawa, memiliki, menguasai, menyimpan atau mengangkut senjata tajam, senjta penusuk dan atau senjata pemukul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951.

3. Dilarang menghasut atau memprovokasi dengan lisan atau tulisan supaya melajukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum. Sanksi pidana tersebut tertuang dalam Pasal 160 KUHP.

4. Dilarang menyebarkan atau meneruskan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dengan elektronik, media elektronik atau media sosial. Pelanggran pidana tersebut dikenakan Pasal 27 ayat (3) UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

5. Dilarang menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian, permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA dengan elektronik, media elektronik atau media sosial. Adapun pelanggaran pidana tersebut dapat dikenakan Pasal 28 ayat (2) UU RI No 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun dan atau denda Rp 1 miliar.

6. Tidak menurut perintah, melawan dan atau menggagalkan petugas Polri yang sedang menjalankan tugasnya. Pelanggaran tersebut dapat dipidana dengan Pasal 216 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun 2 bulan penjara.

7. Berkerumunan dengan sengaja tidak pergi dengan segera sesudah diperintahkan 3 kali oleh petugas yang berhak. Pelanggaran pidana tersebut dapat dijerat dengan Pasal 218 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun 2 bulan.

8. Dan atau melakukan tindak pidana: terorisme, pengrusakan, kekerasan secara bersama-sama, pembakaran, pencurian dengan kekerasan/penjarahan, penghinaan, fitnah, pencemaran nama baik, pelanggaran lalu lintas jalan raya, pelanggaran ketertiban umum, dan atau tindak pidana lainnya sebagaimana dimaksud dalam KUHP dan dalam Undang-Undang tertentu yang berlaku maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana ancaman pidana yang termaktub di dalam KUHP dan atau UU tersebut.

“Sebab itulah pentingnya Kapolda keluarkan maklumat, sehingga ke depan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tidak ada provokatif, anarkis dan sebagainya,” jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (1/11/2016). (suc/hay).

Komentar

comments

Tagged with